Tunjangan Perangkat Desa di Pangandaran Dihapus di Tahun 2024, Begini Respon PPDI

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna

TRIBUNCIREBON.COM, PANGANDARAN - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pangandaran resmi menghapus tunjangan perangkat desa, menuai sorotan. Khususnya, bagi perangkat desa di Pangandaran 

Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Pangandaran, Dede Wahyu mengatakan respon teman perangkat desa beragam tanggapan. 

"Karena, tidak sedikit juga yang mengerti situasi kondisi keuangan daerah," ujar Dede dihubungi wartawan tidak lama ini.

Menurutnya, jumlah bantuan keuangan (Bankeu) khusus itu dari Pemda memang untuk perangkat desa, RT/RW hingga kader posyandu.  

"Kalau jumlah yang diberikan Pemda ke Pemdes, itu nilainya beda-beda," katanya.

Kalau memang tunjangan itu dihapus, Ia meminta, insentif atau tunjangan yang belum dibayarkan agar bisa dicairkan. 

"Tahun 2021 kan masih ada beberapa bulan, tahun 2022 ada beberapa bulan, sementara 2023 hanya 1 bulan yang baru dibayar," ucap Dede.

Meskipun demikian, Ia berharap masih tetap ada untuk insentif perangkat desa. "Tapi, kembali ke pemda dan kondisi keuangannya. Kami juga memahami kondisi," ujarnya.

Sebelumnya, tahun 2024 ini Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pangandaran resmi menghapus tunjangan aparatur atau perangkat Pemerintah Desa. 

Pemda resmi mencabut Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 30 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Insetif Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Desa dalam ramgka peningkatan kesejahteraan (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Baca juga: PPDI Kabupaten Cirebon Kecam Keras Tuduhan Kecurangan dalam Pemilu 2024