Fedi Nuril Tegas Tak Pilih Prabowo Subianto di Pilpres 2024, Singgung Soal Keadilan Aktivis 1998

Lebih lanjut, Anis menyatakan pihaknya berkomitmen bakal memantau kinerja pemerintah yang dipilih masyarakat.

“Terutama dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM, terutama hak-hak kelompok rentan,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komnas Disabilitas (KND) Dante Rigmalia mengatakan, pihaknya akan terus berkomitmen mendorong partisipasi presiden dan cawapres terpilih dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak disabilitas.

Menurutnya, pemerintah seharusnya memiliki perspektif mengenai disabilitas yang lebih dalam sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

“Pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat dalam upaya pembentukan Data Nasional Penyandang Disabilitas dan Kartu Penyandang Disabilitas, sebagai data dasar pemenuhan layananan umum serta layanan untuk mendapatkan Konsesi,” ujar Dante.

Sementara itu, Komisioner Komnas Perempuan Olivia Salampessy menyebut kekerasan yang terjadi di ruang personal menempati urutan tertinggi, yakni mencapai 70 persen dari semua kasus yang terdata selama 22 catatan tahunan (Catahu).

Menurut dia, hal ini menunjukkan bahwa keluarga, rumah tangga, dan perkawinan bukan ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan.

Menurutnya, presiden dan wakil presiden terpilih dinilai perlu mengoreksi berbagai elemen diskriminatif berbasis gender pada Undang-Undang Perkawinan.

“Memastikan penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan lembaga layanan tentang UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT),” ujar Olivia.

Baca berita Tribuncirebon.com lainnya di GoogleNews