Fedi Nuril Tegas Tak Pilih Prabowo Subianto di Pilpres 2024, Singgung Soal Keadilan Aktivis 1998

“Dari 2007 sampai sekarang, ‘Aksi Kamisan’ masih dilakukan tiap Kamis di depan Istana Negara,” lanjut Fedi Nuril.

Diserang dengan narasi tidak tahu apa-apa soal tahun tersebut, Fedi Nuril langsung mengklaim dirinya sudah cukup dewasa untuk memahami dugaan peristiwa penculikan para aktivis di 1998.

“Waktu kejadian, gue udah SMA dan sampai sekarang pun masih jajan cireng,” kata Fedi Nuril.

Semakin bersuara, Fedi Nuril tak henti diserang pendukung dari paslon nomor urut 02 terutama Prabowo Subianto.

Fedi Nuril disebut membawa narasi yang basi di media sosial karena terus membahas soal dugaan penculikan.

Ia dengan tegas tidak peduli karena ingin menyampaikan suaranya.

“Gue nggak peduli narasinya udah basi atau nggak. Gue cuma mau bersuara,” ungkap Fedi Nuril.

Sekadar informasi, Fedi Nuril sempat menghebohkan jagat media sosial khususnya twitter lewat cuitan tentang pilihan politiknya jelang Pilpres 2024.

Fedi Nuril mengklaim belum tau akan memilih siapa di Pemilu 2024 nanti, namun ia memastikan tak akan memilih paslon nomor urut 02.

Baca juga: Heboh, Pria Berkain Ihram Nekat Spanduk Prabowo-Gibran di Depan Kabah, Berujung Viral

Komnas HAM dan LPSK

Sejumlah lembaga yang tergabung dalam Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) meminta presiden dan wakil presiden yang terpilih pada Pemilu 2024 tidak melemahkan kewenangan dan sumber daya mereka.

Pesan ini tertuang dalam pernyataan bersama LNHAM yang terdiri dari Komisi Nasional (Komnas) HAM, Komnas Perempuan, Komnas Disabilitas, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan, tuntutan ini disampaikan setelah sejumlah lembaga tersebut mencermati kampanye dan lima debat Pilpres 2024.

“Kami menuntut komitmen dari pemerintah hasil Pemilu 2024 untuk memperkuat Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia, dan sebaliknya tidak melakukan pelemahan, baik dalam hal kewenangan, anggaran, maupun SDM,” kata Anis dalam konferensi pers di Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (6/2/2024).

Selain itu, pihaknya juga menyatakan akan terus memantau pelaksanaan Pemilu 2024 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sesuai dengan kewenangan setiap lembaga.