Survei IPRC Ungkap 66 Persen Warga Jawa Barat Mewajarkan Money Politic Dalam Pemilu 2024

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNCIREBON.COM, MAJALENGKA - Hasil survei Indonesian Politic Research & Consulting (IPRC) mengungkap sebagian besar warga Jawa Barat mewajarkan money politic dalam Pemilu 2024.

Direktur Eksekutif IPRC, M Indra Purnama, mengatakan, jumlah masyarakat Jawa Barat yang menilai wajar terkait praktik money politic mencapai 66 persen.

Bahkan, menurut dia, berdasarkan hasil survei tersebut 44 persen lainnya mengaku akan menerima money politic yang diberikan oleh para peserta Pemilu 2024.

Baca juga: Komisi I DPRD Kota Cirebon Gelar Rapat Bareng KPU dan Bawaslu, Singgung Soal Money Politics

Namun, pihaknya mengakui dari 44 persen tersebut hanya 10 persen - 12 persen warga Jawa Barat akan memilih calon yang memberikan sejumlah uang.

"Dari survei ini terungkap bahwa efektivitas money politic sangat minim dibanding cost yang dikeluarkan," kata M Indra Purnama saat ditemui usai Diskusi Pemilu 2024 dan Tantangan Demokrasi di Indonesia di Saung Eurih, Kelurahan Sindangkasih, Kecamatan/Kabupaten Majalengka, Minggu (28/1/2024).

Ia pun menyoroti masih adanya peserta Pemilu 2024 yang menyuarakan untuk mengambil uang yang diberikan tetapi jangan memilih orangnya.

Padahal, pernyataan semacam itu berpotensi membuat praktik money politic menjadi tidak ada habisnya, dan menjadi lingkaran setan setiap momen pesta demokrasi.

Pasalnya, saat terpilih calon tersebut tidak akan fokus pada tugas pokok dan fungsinya, tetapi sibuk memikirkan untuk mengembalikan cost politik yang telah dikeluarkan selama masa kampanye.

"Ini menjadi salah satu penyebab tingginya cost politik di Indonesia, sehingga harus dihentikan. Tolak uangnya dan pilih calonnya yant sesuai hati nurani," ujar M Indra Purnama.

Pihaknya juga mendorong generasi muda di Kabupaten Majalengka tidak alergi terhadap politik, dan justru harus kritis dalam memilih calon pemimpin Indonesia ke depan.

Pasalnya, jika berbicara mengenai Indonesia Emas 2045 maka tongkat estafet kepemimpinan Indonesia bakal diteruskan kepada para generasi muda termasuk di Kabupaten Majalengka.

"Proses kritis ini bisa dimulai dari siapa calon pemimpin yang bisa mewakili, dan memiliki track record mampu menjalankan program untuk kepentingan anak muda," kata M Indra Purnama.