Komisi II DPRD Soroti Kinerja BPKPD Kota Cirebon, Capaian PAD Jauh dari Target

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - Komisi II DPRD kembali menyoroti kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon dalam capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum terealisasi.

Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, H Karso mengatakan, bahwa berdasarkan rekapitulasi BPKPD triwulan III atau per 16 Oktober 2023, target PAD Kota Cirebon terpampang sebesar Rp 274.185.130.725.

Namun nyatanya, baru terealisasi sebesar Rp 181.750.761.760 atau baru mencapai 66,29 persen. 

“Sedangkan di retribusi daerah yang direncanakan anggaran capaiannya sebesar Rp 206.337.861.000, tapi baru terealisasi sebesar Rp 164.748.211.727 atau baru mencapai 79,84 persen,” ujar Karso saat dikonfirmasi media, Kamis (26/10/2023).

Ia menegaskan, jika sampai akhir Oktober ini pendapatan daerah masih lemah maka akan berpengaruh kepada berbagai sektor.

Karena itu, Komisi II berharap optimalisasi dan peningkatan PAD harus maksimal.

Seperti sektor pajak daerah, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan, masih perlu ditingkatkan agar mencapai target 100 persen.

Karso menyebutkan, target pendapatan dari sektor pajak daerah direncanakan sebesar Rp 206.337.861.000, namun baru terealisasi Rp 184.748.211.727.

Sementara untuk pajak hotel menargetkan Rp 19.010.250.000, namun baru terealisasi Rp 15.389.860.439. 

Kemudian, untuk pajak restoran direncanakan sebesar Rp 57.109.648.050, baru terealisasi Rp 52.174.105.332.

Selanjutnya, dari sektor pajak hiburan ditargetkan Rp 15.052.192.776, namun baru terealisasi Rp 6.549.686.916.

“Artinya, ini ada di beberapa sektor yang tidak mencapai 100 persen, rata-rata di 90, 80, bahkan ada yang di bawah 70 persen,” ucap Ketua DPD PKS Kota Cirebon ini.

Ia berpesan kepada BPKPD agar terus berinovasi khususnya dalam pemantauan wajib pajak yang ada di Kota Cirebon.

Selain itu, Karso juga menyarankan untuk melakukan digitalisasi data agar memudahkan proses pemantauan wajib pajak.

“Di rapat sebelumnya, kami memastikan sampai akhir Oktober 200 WP akan terpasang menggunakan alat tapping box, tapi masih belum berubah, dari total 177 hanya 117 yang aktif."

"Saya kira bisa bekerja sama dengan DKIS dalam hal itu, saya yakin mereka mampu menangani hal seperti ini,” jelas dia.

Sementara itu, Kepala BPKPD Kota Cirebon, Mastara menjelaskan, pihaknya masih menemukan sejumlah hambatan dalam menghimpun PAD dari beberapa sektor. 

Dijelaskannya, kendala belum tercapainya pendapatan datang dari salah satu sektor, seperti pajak hiburan yang masih banyaknya tempat yang tutup, serta perhitungan omset yang kerap dimasukkan ke pajak restoran.

"Kendala-kendala ini yang masih kami coba tuntaskan, karena tadi itu hanya satu dari beberapa sektor pendapatan asli daerah yang masih belum optimal," kata Mastara.

Adapun, sorotan itu sempat diungkapkan Ketua Komisi II DPRD, Karso saat menggelar rapat dengan BPKPD pada Rabu (25/10/2023) kemarin.

Rapat itu membahas optimalisasi PAD November-Desember turut hadir anggota Komisi II DPRD, Imam Yahya dan Muhamad Noupel.

Baca juga: DPRD Kota Cirebon Masukkan 11 Program Peraturan Daerah Untuk Tahun 2024