Daddy Rohanady Minta OPD Jawa Barat Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk Capai Target PAD 2024

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON- Anggota DPRD Jawa Barat (Jabar), Daddy Rohanady meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) mereka dengan menyelesaikan pekerjaan berskala prioritas.

Hal itu dilakukan demi target PAD di tahun 2024 sebesar Rp 25 triliun tercapai.

Anggota Komisi IV DPRD Jabar itu mengatakan bahwa pihaknya belum lama ini telah menggelar rapat kerja bersama mitra Komisi IV.

Namun pembahasan itu belum sampai ke tahap badan anggaran (banggar).

"Memang kalau secara keseluruhan itu anggaran lumayan sebenarnya, APBD-nya ada kenaikan."

"Jadi, anggaran belanjanya (APBD) jadi Rp 37 triliun, tapi PAD jadi sekitar Rp 25 triliun," ujar Daddy saat dihubungi Tribun, Selasa (24/10/2023).

Kendati sudah muncul nominal APBD dan PAD untuk tahun 2024, politikus asal Kabupaten Cirebon itu menyebut, perlu ada pembedahan secara detail di banggar.

Namun sesuai pembahasan dalam rapat Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) belum lama ini, secara keseluruhan jumlahnya sama.

Hanya saja, ada penambahan anggaran yang diusulkan oleh mitra Komisi IV, meski tidak terlalu besar.

"Tapi ada beberapa yang diberi tambahan, itu misalnya dapat hibah di dinas ESDM dapat penambahan hibah untuk hibah kompetitif."

"Bagus sih di satu sisi untuk beberapa hal yang merangsang bagian dari peran kesertaan aktif masyarakat, baik pribadi maupun struktur."

"Kedua, tentu saja kita akan lihat nanti belanja detailnya secara keseluruhan pada saat rapat banggar," ucapnya.

Dalam rapat yang digelar bersama mitra Komisi IV, Daddy juga menyebut, usulan penambahan anggaran sudah mengarah ke pekerjaan berskala prioritas.

Sebagai contoh misalnya di Dinas Perhubungan Jabar, di mana ada usulan penambahan anggaran APBD di sektor layanan untuk angkutan massal.

"Di Dinas Perhubungan ada layanan untuk angkutan massal, selain ada pergeseran dari anggaran negara ke anggaran operasi, juga ada karena stretching."

"Yang jelas sekarang salah satu indikatornya adalah pelayanan angkutan massal, sehingga belanja operasi untuk memberikan angkutan massal itu, belanja jasa operasi."

"Kemudian di Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Jabar misalnya, tadinya kan kalau dirata-rata sekitar 20 ribu target untuk rutilahu."

"Untuk rutilahu di tahun 2024 hanya sekitar 2.600-an yang menjadi kewenangan provinsi, nah kewenangan kabupaten sekitar hampir 6 ribu."

"Pusat tidak mau lagi intervensi, jadi kalau dihitung-hitung hanya 9 ribu mestinya."

"Nah ini terkait dengan regulasi yang ada, soal siapa yang bisa diberi bantuan rutilahu di pembebasan masyarakat dari kawasan umum bagian dari pembebasan stunting."

"Di Perkim juga tadi saya bicara soal pengurangan persentase penduduk miskin, nah ini berkaitan dengan kawan-kawan kabupaten kota ketika disebut daerahnya miskin gak mau, padahal dibalik itu ada program yang digunakan untuk pementasan rakyat yang penduduknya miskin."

"Kalau kabupaten kota tidak mau disebut daerah miskin, praktis tidak dapat bantuan, tapi saat diberi tahu dapat bantuan, baru berduyun-duyun minta bantuan."

"Nah ini juga menurut saya butuh kawan-kawan kabupaten kota ini membuka diri terhadap berbagai hal itu," jelas dia.

Contoh lainnya di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jabar.

Di mana, kata Daddy, ada program yang berkaitan dengan sambung listrik gratis.

Ia menyebut, di Jawa Barat sendiri masih banyak rumah yang belum teraliri listrik.

"Berikutnya, di Dinas ESDM yang berkaitan dengan satuan sambungan listrik gratis."

"Ada sekitar lebih dari 10 ribu, nah ini nanti kan pada akhirnya kita bisa lihat, masih banyak rumah di Jawa Barat yang belum punya sambungan listrik, rumah sudah terang iya tapi dari mertuanya lah disambungkan dan lainnya."

"Nah seperti ini bagian dari upaya pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan," katanya.

Contoh-contoh tadi, kata Daddy, perlu menjadi perhatian serius.

Di mana, program dari OPD masing-masing perlu disuport biaya, namun di sisi lain harus mencermati kemampuan keuangan yang ada.

"Oleh karena itu, saya titipkan juga ke mereka jangan ada pemutusan hubungan kerja terlebih dahulu, karena kaitannya banyak nih jumlah tenaga kontrak di dinas, sementara mereka tidak bisa dicover dengan PPPK."

"Kedua, dengan anggaran yang ada ini, mereka harus konsentrasi terhadap target-target yang tidak kekejar, ada pekerjaan yang memang harus diselesaikan."

"Misalnya, ada penyelesaian jalan sepanjang 31 kilometer di Cikadu, karena apa itu paling parah."

"Kemudian, jalur ruas Jampang Tengah-Kiara Dua, itu 23,6 kilometer."

"Cikadu 31 kilometer jalannya hancur, Jampang Tengah Kiara Dua juga 23,6 kilometer jalannya hancur, itu yang harus diintervensi kalau memang ingin ngejar target."

"Artinya target pemantapan jalan, salah satunya bisa diintervensi dengan menentukan skala prioritas ada di mana, yang seperti ini masing-masing OPD harus serius berkonsentrasi pada pekerjaan-pekerjaan yang dianggap parah, sehingga bisa minim anggaran belanja, tapi PAD meningkat," ujarnya.