Cegah Kekerasan di Lingkungan Pendidikan, Puluhan Ponpes di Wilayah III Cirebon Deklarasikan JPPRA

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - Puluhan pondok pesantren (ponpes) di Wilayah III Cirebon yang meliputi Kota dan Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, serta Kuningan mendeklarasikan Jaringan Pondok Pesantren Ramah Anak (JPPRA), Sabtu (24/6/2023).

Pembacaan deklarasi yang dipimpin Direktur Pendidikan Diniyah dan Pesantren Kemenag RI, Waryono Abdul Ghofur, tersebut, berlangsung di Pondok Pesantren Ketitang, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon.

Deklarasi itu pun tampak dihadiri Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Seto Mulyadi atau dikenal sebagai Kak Seto, dan turut diikuti secara virtual oleh perwakilan ponpes dari Lampung, DKI Jakarta, hingga Jawa Timur.

Baca juga: Pemimpin Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penistaan Agama

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, I Gusti Bintang Darmawati, yang menyampaikan sambutan secara virtual dalam deklarasi itu, mengatakan, program pesantren ramah anak yang diinisiasi Kementerian PPA dan Kemenag RI merupakan salah satu upaya mewujudkan pesantren yang dapat memenuhi hak anak.

Menurut dia, program tersebut bertujuan untuk menciptakan pesantren yang menyenangkan bagi pertumbuhan anak, khususnya dalam melewati masa remaja dan mempersiapkan diri menuju dewasa, sehingga mereka dapat meningkatkan prestasinya di berbagai aspek.

"Program ini adalah usaha menciptakan pesantren dan lingkungan sekitarnya yang dapat membuat anak nyaman, bersih, betah, fokus beribadah, senang belajar, bermain, serta berinteraksi," ujar I Gusti Bintang Darmawati

Ia berharap, melalui program itu pondok pesantren juga berperan aktif sebagai model pendidikan yang mengupayakan pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan berasrama yang berbasis agama. 

Selain itu, semua pihak harus dapat meningkatkan peran anak sebagai pelopor dan pelapor di pesantren, sehingga mereka diharapkan tidak takut untuk melaporkan apa yang dialaminya.

Baca juga: Gubernur Jabar Ridwan Kamil Diundang Mahfud MD, Bahas Kontroversi Al Zaytun

"Kepada ayah bunda atau pengasuh dan pendidik saat mengalami atau melihat aksi kekerasan, jangan takut menyatakan pendapat, karena itu hak anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak," kata I Gusti Bintang Darmawati.

Sebelum memimpin pembacaan deklarasi, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pesantren Kemenag RI, Waryono Abdul Ghofur, berharap, semua pihak dapat berkomitmen untuk melindungi dan memberikan kesempatan yang baik untuk anak-anak Indonesia.

"Harus diakui, nasib bangsa ini di masa depan merupakan milik anak-anak kita, mereka yang akan menentukan arahnya, bukan orang-orang dewasa seusia kita," ujar Waryono Abdul Ghofur.

Adapun deklarasi JPPRA atau disebut sebagai Piagam Ketitang tersebut tampak memuat lima poin tentang komitmen mewujudkan pesantren ramah anak, di antaranya:

1. Para pengasuh dan pengurus pondok pesantren mengecam keras segala bentuk kekerasan terhadap anak, terlebih di lingkungan pendidikan mengatasnamakan pesantren.

2. Para pengasuh dan pengurus pondok pesantren mendukung pihak aparat penegak hukum untuk memproses dan memberikan hukuman setimpal kepada para pelaku kekerasan terhadap anak tanpa pandang bulu sesuai dengan undang-undang yang berlaku, serta mendorong perlindungan dan pemulihan traumatisme korban.

3. Para pengasuh dan pengurus pondok pesantren berkomitmen untuk menerapkan sistem pendidikan yang ramah anak serta bebas dari kekerasan fisik maupun nonfisik.

4. Para pengasuh dan pengurus pondok pesantren bertekad meningkatkan kedisiplinan serta pengawasan internal untuk mencegah potensi kekerasan anak yang terjadi di lingkungan pesantren.

5. Para pengasuh dan pengurus pondok pesantren akan terus menguatkan komunikasi serta koordinasi demi mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.