Demo ke Ponpes Al Zaytun Indramayu Nihil Hasil, Pendemo Ancam Akan Unjuk Rasa ke Kementerian

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU - Tidak ada kesepakatan dalam aksi demo di Ponpes Al Zaytun Indramayu, Kamis (15/6/2023).

Massa aksi yang tergabung dalam Forum Indramayu Menggugat (FIM) bubar barisan tanpa mendapat jawaban soal tuntutan mereka.

Mereka bahkan tidak sampai bertemu dengan pengurus pihak pondok pesantren.

Hal tersebut lantaran adanya massa tandingan yang disiapkan oleh pihak pondok pesantren.

Untuk menghindari terjadinya kericuhan, pihak kepolisian melakukan penghalauan.

Massa aksi dari FIM tidak bisa mendekat ke gerbang pondok pesantren.

Koordinator aksi Syahid Mukhlisin mengatakan, pihaknya sedikit kecewa lantaran tuntutan massa tidak bisa disampaikan langsung kepada pimpinan ponpes.

"Hasilnya nihil demo hari ini," ujar dia kepada Tribuncirebon.com.

Meski demikian, pihaknya mewanti-wanti agar 5 tuntutan yang mereka suarakan bisa diakomodasi.

Tuntutan itu meliputi usut tuntas adanya dugaan ajaran sesat di Ponpes Al Zaytun oleh MUI dan Kemenag.

Tuntutan kedua soal adanya dugaan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh pimpinan Ponpes Al Zaytun, Syekh Panji Gumilang terhadap korban K.

Tuntutan ketiga, soal penguasaan lahan.

Pihaknya menduga Ponpes Al Zaytun telah merampas tanah rakyat dan menguasai ribuan hektare yang tidak jelas izin peruntukannya.

Tuntutan keempat, massa mendesak agar pembuatan dermaga khusus oleh Ponpes Al Zaytun di Kecamatan Kandanghaur dihentikan.

Kelima, massa menilai, Ponpes Al Zaytun tidak memiliki manfaat bagi masyarakat sekitar.

Jika tidak dipenuhi, massa mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa ke Jakarta dengan mendatangi sejumlah kantor Kementerian.

"Kita akan terus mengadvokasi teman-teman di sini dan kita akan melakukan aksi yang jauh lebih besar ke istana negara, Kemenko Polhukam, Kementerian ATR/BPN, ke Kementerian Perizinan juga," ujar dia.

Gubernur Angkat Bicara

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengaku bakal berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), terkait dugaan ajaran sesat di Pondok Pesantren Al Zaytun, Indramayu. 

Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan jika urusan fikih ada di wilayah para ulama. 

"Jadi, kami sedang berkoordinasi menunggu fatwa dari MUI, kalau fatwanya harus ada tindakan secara keagamaan, maka pemerintah Jawa barat akan melakukan sebuah ukuran, karena urusan agama, fiskal, hubungan luar negeri, yustisi, pertahanan keamanan ada wilayah pusat," ujar Emil, saat ditemui di Trans Hotel, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Kamis (15/6/2033). 

Idealnya, kata dia, yang harus turun pertama itu adalah Kementerian Agama melalui Kanwil Kemenag. 

"Ya, sesuai peraturan perundang-undangan, tapi urusan kondusivitas, menjaga kemanan, demonya tidak merusak itu urusan pemerintah daerah, jadi kami menunggu rekomendasi dari mereka," katanya. 

"Saya akan rapatkan tindakan apa yang bisa kami lakukan," tambanya.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat (Jabar) meminta agar Gubenur Jabar, Ridwan Kamil memberikan teguran kepada Pondok Pesantren Al Zaytun di Indramayu. 

Sekretaris MUI Jabar, Rafani Achyar mengatakan, terguran dari Gubernur diharapkan dapat menjadi perhatian bagi pimpinan Al Zaytun yang kerap memberikan pernyataan kontroversial di masyarakat.

"Kami meminta kepada Pak Gubernur supaya menegur Al-Zaytun agar jangan menyampaikan pernyataan-pernyataan kontroversi, itu kan bikin kegaduhan," ujar Rafani, Kamis (15/6/2023). 

Menurutnya, sudah banyak pernyataan kontroversial yang dikeluarkan oleh pimpinan ponpes Al-Zaytun dan memancing emosi umat muslim. 

"Contohnya, salam misalnya mengucapkan Assalamualaikum pakai salam Yahudi gitu kan. Terus jangan jauh-jauh pergi ke Makkah, Indonesia juga tanah suci, nah ujung-ujungnya nanti dia membolehkan haji di sini, itu kan sudah menyimpang itu," katanya.

Baca juga: Respons Ridwal Kamil Soal Masyarakat Demo Ponpes Al Zaytun, Ini Katanya