Breaking News:

Pendapatan Pajak Kendaraan Berpotensi Berkurang karena Kendaraan Listrik, Ini Strategi Bapenda Jabar

Ada potensi pendapatan pajak yang hilang karena relaksasi pajak kendaraan listrik.

Editor: taufik ismail
Tribun Jabar
Dedi Taufik. 

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG - Badan Pendapatan Daerah ( Bapenda) Provinsi Jawa Barat tengah mengkaji potensi baru pendapatan daerah bagi Jawa Barat, yakni dari insentif karbon.

Langkah ini pun merupakan antisipasi kehilangan potensi pendapatan seiring pemberian relaksasi pajak untuk kendaraan listrik.

Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik, mengatakan pemerintah pusat menargetkan peralihan dari penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) ke penggunaan kendaraan listrik hingga tahun 2030 sebesar 25 persen.

Belum lagi, ada potensi kehilangan pendapatan Rp 1,5 triliun pada tahun 2025 akibat Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan  pajak kendaraan bermotor di luar dari mobil listrik.

“Pajak mobil listrik itu, 10 persen itu dari baru BBNKB, mobil listrik itu 1 persen dari 10 persen. Sekarang kehilangan potensi pendapatannya belum signifikan, hilangnya Rp 1 miliar. Tapi untuk menghadapi tahun 2030 kan harus dipikirkan, masa di-loss-kan tidak kena pajak sekian tahun. Nah kita akan atur strateginya, tapi tidak memengaruhi terhadap target pendapatan,” kata Dedi di Bandung, Selasa (17/1/2023).

Ia mengatakan saat ini pembahasan terkait insentif karbon ini terus dibahas. Yang terdekat, pihaknya akan menggelar diskusi bersama ITB pada Rabu (18/1/2023).

“Sekarang sedang dibahas dalam FGD tentang upaya ekstensifikasi pendapatan bersamaan dengan pembahasan raperda pajak daerah pasca UU HKPD. Kita carikan solusinya, insentif karbon lah. Lalu, pajak mobil listrik kan zero. Harus ada insentif karbon. Nah selain itu kita punya kawasan lindung, Jabar itu 45 persen kawasan lindung. Kenapa engga, insentif karbon kita jadikan alternatif saat pendapatan pajak kendaraan berkurang," katanya.

Ia merumuskan pendapatan tahun 2023 meningkat setelah realisasi tahun 2022 melebihi target hingga 104 persen.

Beberapa hal yang akan dilakukan adalah mencari sumber pendapatan baru.

Dedi Taufik mengatakan realisasi pendapatan pada tahun 2022 mencapai Rp 32,7 triliun. Kontribusi terbesar masih dari pajak kendaraan bermotor, BBNKB, PBBKB, ditambah pajak air dan pajak rokok yang mengalami kenaikan.

Jumlah pendapatan ini meningkat dibandingkan tahun 2020 dan 2021 saat kedaruratan pandemi Covid-19, bahkan melampaui capaian tahun 2019.

“Target pendapatan tahun ini naik, sebelum menentukan angka target, kami mengevaluasi realisasi pendapatan sebelumnya dan merumuskan strategi pencapaiannya. Untuk memperkuat strategi tersebut Kami berencana bertemu dengan Korlantas dan Jasa Raharja, sebagai mitra kerja” kata Dedi Taufik.

Baca juga: Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Kini Hadir di Majalengka, Segini Tarifnya 

Sumber: Tribun Jabar
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved