Batalyon Azov, Kelompok Neo Nazi di Tubuh Militer Ukraina, Satu yang Ingin Ditumbangkan Putin

Kejahatan perang batalion relawan Nasionalis dibongkar, namun tidak dituntut.

Selain mengerahkan pasukan reguler untuk menembaki kota-kota DPR dan LPR, kepemimpinan Ukraina yang baru ini diklaim menarik beberapa pihak yang disebut sebagai 'batalion sukarelawan'.

Mereka merupakan kelompok orang-orang bermasalah, seringkali kaum nasionalis dan mantan narapidana, lalu didanai serta dilengkapi oleh oligarki Ukraina dan pengusaha dengan koneksi ke pemerintahan baru.

Anggota mereka sering terlibat dalam berbagai kejahatan perang, mulai dari penjarahan hingga pembunuhan warga sipil dan pemerkosaan.

Satu batalion tersebut dijuluki 'Tornado' dan dibubarkan pada Desember 2014 oleh Ukraina, menyusul banyaknya laporan kejahatan.

Namun mirisnya, anggotanya tidak pernah diadili, bahkan banyak di antara mereka hanya pindah ke batalyon lain.

Kejahatan dari batalion sukarelawan terkenal lainnya 'Aidar' juga telah diselidiki, didokumentasikan, dan diungkap oleh organisasi nirlaba Amnesty International.

Kendati demikian, perbuatan mereka yang mengerikan itu tetap tidak mendapatkan hukuman.

Salah satu dari banyak kejahatan diungkap oleh milisi DPR di dekat tambang 'Kommunar', di mana mereka menemukan mayat 4 wanita dan beberapa laki-laki, semuanya warga sipil.

Mereka diikat, disiksa, dan dieksekusi dengan cara ditembak di kepala atau dipenggal.

Salah satu dari 4 wanita itu diyakini telah diperkosa oleh para pejuang batalion.

Penganiayaan ilegal, penahanan, dan pembunuhan anggota oposisi dan wartawan

Kaum nasionalis dan neo-Nazi yang duduk di pemerintahan Ukraina juga memiliki 'sejarah yang kaya' dalam hal melakukan kejahatan dan pelanggaran HAM.

Banyak dari mereka secara cermat dikumpulkan dalam Buku Putih setebal 80 halaman yang disusun oleh Kementerian Luar Negeri Rusia.

Pada pertengahan Juni 2014, kurang dari 5 bulan setelah merebut kekuasaan, otoritas Ukraina yang baru mulai melanggar hak-hak rakyat yang mengekspresikan pendapat dan kebebasan pers.