Kabar Baik, di Masa PPKM Level 3, Tak Ada RT di Majalengka Masuk Zona Merah Covid-19

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali kembali diperpanjang selama dua pekan ke depan atau sampai tanggal 1 November 2021. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan bahwa sudah ada kegiatan yang mengabaikan protokol kesehatan.

Sehingga, pemerintah mengimbau agar masyarakat tetap patuh protokol kesehatan.

Pemerintah juga mengimbau kemungkinan gelombang ketiga yang terjadi pada libur Natal dan Tahun Baru mendatang.

Baca juga: Targetkan PPKM Level 1, Pemkot Cirebon Genjot Vaksinasi Covid-19 Bagi Lansia

Baca juga: PPKM Level 3, Kecamatan Sumberjaya Jadi Daerah Kasus Pasien Aktif Covid-19 Tertinggi di Majalengka

Luhut mengatakan, kasus Covid-19 di Jawa-Bali kini terus menurun.

Selanjutnya, situasi kasus Covid-19 di Indonesia juga terus membaik.

Ia menjelaskan, cakupan vaksinasi di Jawa-Bali saat ini masih 43 persen.

Cakupan vaksinasi menjadi satu di antara syarat penentuan level PPKM di suatu daerah.

Berdasarkan arahan Jokowi, pemerintah mengeluarkan Bogor dan Tangerang dari penilaian wilayah aglomerasi Jabodetabek.

Mengingat, sebagian besar kabupaten/kota di Jabodetabek yang seharusnya turun ke level 2 tak bisa turun karena cakupan vaksinasi Kabupaten Bogor dan Tangerang belum sesuai target.

"Atas persetujuan dari Presiden, syarat vaksinasi kabupaten/kota aglomerasi sudah diubah berdasarkan capaian vaksinasi kabupaten/kota itu sendiri selama keseluruhan aglomerasi sudah memenuhi syarat WHO untuk turun level," ujar Luhut dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Majalengka PPKM Level 3, Kini Tersisa 1 RT Saja yang Masih Berstatus Zona Merah Covid-19

Baca juga: Sekda Minta Masyarakat Tahan Euforia Setelah Kota Cirebon Masuk PPKM Level 2 Covid-19

Adapun detail informasi terkait wilayah PPKM akan dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri.

Luhut menambahkan, Jokowi menekankan agar jajarannya berhati-hati menyiapkan mitigasi apabila terjadi gelombang ketiga di libur Natal dan Tahun Baru.

Sehingga, pemerintah akan melakukan beberapa kali rapat untuk menyiapkan hal tersebut, termasuk penggunaan PeduliLindungi.

(Tribunnews.com/Nuryanti)