Ditolak 4 Kepala Daerah, Pengamat Ini Pun Bilang Provinsi Cirebon Tidak Langsung Untungkan Rakyat

TRIBUNCIREBON.COM - Ramai dibicarakan soal sejumlah kepala daerah sepakat menolak pembentukan Provisi Cirebon Raya.

Seorang pengamat publik lokal pun menyebutkan bahwa pembentukan Provinsi Cirebon Raya itu tidak akan memberi manfaat langsung kepada masyarakatnya.

Disebutkan Wali Kota Cirebon, Nasrudin Azis, tak mengizinkan namanya dicantumkan dalam Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Cirebon Raya (KP3C) yang dideklarasikan di Kota Cirebon, beberapa waktu lalu.

"Saya tidak pernah memberikan izin nama saya dicantumkan," ujar Azis saat ditemui di Balai Kota Cirebon, Rabu (29/9).

Baca juga: Empat Kepala Daerah Menolak Mentah-mentah Provinsi Cirebon, Wali Kota Cirebon pun Tak Setuju

Ia juga mengaku tak tertarik dengan wacana itu karena pemekaran provinsi baru membutuhkan banyak tenaga dan biaya.

Saat ini, menurut Aziz, hal yang lebih penting dari pembentukan provinsi baru ialah menangani pandemi Covid-19 untuk menyelamatkan masyarakat. Azis juga mengaku lebih memilih untuk berkontribusi lebih besar dalam pembangunan Jawa Barat. "Mewujudkan visi misi Jabar Juara Lahir Batin," ujarnya.

Namun, Azis mengakui, saat masih menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Cirebon, beberapa waktu lalu, ia sempat membubuhkan tanda tangannya terkait wacana pembentukan Provinsi Cirebon Raya. Saat itu, kata Azis, ia didatangi beberapa perwakilan KP3C dan menyetujui rencana tersebut.

Baca juga: Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Cirebon Raya Sebut Ciayumajakuning Layak Jadi Provinsi Baru

"Sekarang berkembang dan pemikiran berubah. Saya tegas menolak membahas provinsi baru," kata Azis.

Penolakan terhadap pembentukan Provinsi Cirebon Raya juga ditegaskan Bupati Cirebon, Imron Rosyadi. Imron mengatakan, belum mengetahui adanya kajian dalam pembentukan calon daerah otonom baru (CDOB) itu. Selain itu, ia juga belum tahu pasti tujuan dan potensi dari pembentukan Provinsi Cirebon Raya tersebut.

"Jangan sampai pemekaran provinsi baru ini tidak mempunyai tujuan yang jelas," kata Imron Rosyadi saat ditemui di Kantor Bupati Cirebon, Jalan Sunan Kalijaga, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Rabu (29/9).

Ia juga tidak menginginkan potensi dan pengeluaran dalam rencana pemekaran provinsi baru tersebut tidak seimbang. Karenanya, hingga kini, kata Imron, ia tak memberikan surat keputusan atau persetujuan apapun mengenai rencana tersebut.

"Saya menilai pembentukan Provinsi Cirebon belum menarik dibahas karena belum adanya kajian," ujar Imron. "Jangan latah sehingga asal menyetujui."
Dihubungi melalui telepon, kemarin, Bupati Kuningan, H Acep Purnama, mengatakan belum tertarik untuk memikirkan wacana pembentukan Provinsi Cirebon Raya.

"Saya rasa tidak ke arah sana. Kita mah sedang berpikir bagaimana saat ini menghadapi pandemi Covid-19. Selanjutnya, berpikir untuk pemulihan sosial ekonomi. Itu yang utama. Jadi, enggak ada pikiran soal hal itu. Saya enggak akan ikut-ikutan dulu," kata Acep.

Acep mengatakan, selama ini program pembangunan di Kuningan terus berjalan dan Kuningan selalu masuk dalam pelaksanaan program pemerintah melalui kebijakan provinsi.

"Menurut saya, kalau Kuningan adalah bagian dari Jawa Barat, kurang apa atuh? Pembangunan berjalan," ujarnya.