Breaking News:

Fasilitasi Pertemuan Gapensi dan Pemkot Cirebon, Komisi II DPRD Beri Saran Ini

Gapensi menyampaikan kekecewaan mengenai proses pengadaan barang dan jasa kepada pemerintah

Penulis: Ahmad Imam Baehaqi | Editor: Machmud Mubarok
TribunCirebon.com/Ahmad Imam Baehaqi
Pertemuan pengusaha jakon bersama Pemkot Cirebon yang difasilitasi Komisi II DPRD Kota Cirebon di Ruang Serbaguna DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Jumat (17/9/2021). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - Komisi II DPRD Kota Cirebon memfasilitasi pertemuan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) dan Pemko Cirebon, Jumat (17/9/2021).

Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Serbaguna DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, itu, Gapensi menyampaikan kekecewaan mengenai proses pengadaan barang dan jasa kepada pemerintah baik Inspektorat maupun Unit Layanan Pengadaan (ULP).

"Pertemuan ini merupakan upaya menyampaikan kekecewaan Gapensi, dan Kami bersyukur bisa bertemu sehingga mendapatkan penjelasan langsung," kata Korwil Gapensi Jawa Barat, Edi Mulyana, saat ditemui seusai kegiatan.

Baca juga: DPRD Kota Cirebon Setujui Raperda Pengelolaan BUMD, Tugas Pansus Pun Berakhir

Baca juga: DPRD Kota Cirebon Minta Dinkes dan RSD Gunung Jati Saling Back Up Soal Anggaran Penanganan Covid-19

Menurut Edi, seharusnya pemerintah saling terbuka dengan pengusaha jasa kontruksi (jakon) di Cirebon agar tidak ada keluhan mengenai proses pengadaan barang dan jasa, dari mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga penggunaan barang dan jasa.

Ia mengatakan, selama ini proses pengadaan barang dan jasa kerap berurusan dengan aparat hukum sehingga harus dibedah agar ada solusi ke depannya.

"Kami menilai perlu dibangun komunikasi yang baik sehingga saat ada persoalan bisa dicari solusi bersama, karena jika masuk ranah hukum maka pembangunan terancam juga terhambat selama kasusnya berjalan," ujar Edi Mulyana.

Sementara Sekda Kota Cirebon, Agus Mulyadi, mengatakan, dalam persoalan ini yang paling penting adalah saling memahami tugas dan fungsi sesuai ketentuan dari mulai proses hingga serah terima pengadaan barang dan jasa bisa berjalan baik. 

Agus juga mendukung, apabila dalam kurun setahun ada pertemuan rutin antara Pemkot Cirebon dengan pengusaha jakon.

Baca juga: Komisi III DPRD Kota Cirebon Sarankan Dinkes Tambah Anggaran Premi BPJS Kesehatan 2022 Karena Ini

Baca juga: DPRD Kota Cirebon Minta DLH Benahi TPA Kopiluhur

Pertemuan itu bertujuan agar selama proses pengadaan dan pelaksanaan barang dan jasa kedua belah pihak bisa saling memahami kondisi masing-masing. 

"Selama ini, 60 persen pengada barang dan jasa di Kota Cirebon adalah pengusaha lokal, dan sisanya dari luar Kota Cirebon," kata Agus Mulyadi. 

Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, Watid Sahriar, menyampaikan beberapa rekomendasi dalam pertemuan tersebut, salah satunya meminta Pemkot Cirebon meluangkan waktu untuk membangun komunikasi dengan pengusaha jakon.

Watid juga menilai, persoalan antara pengusaha jakon dan pemerintah merupakan problem lama dan selalu berulang sehingga diperlukan formula supaya tidak mencuat lagi.

Selain itu, pihaknya juga meminta para pengusaha jakon di Kota Cirebon tidak membanting harga dalam penawaran lelang.

"Idealnya penurunan harga dari pagu anggaran proyek maksimal 15 persen, kalau lebih dari itu tidak masuk akal karena kualitas bahan bangunan bisa menurun," ujar Watid Sahriar.

Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved