DPRD Kota Cirebon Minta DLH Benahi TPA Kopiluhur

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - DPRD Kota Cirebon meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon membenahi TPA Kopiluhur.

Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah, mengatakan, saat ini kondisi TPA Kopiluhur dinilai sudah tidak laik.

Karenanya, ia mendorong agar DLH Kota Cirebon memprioritaskan pembenahan TPA itu dalam program kerja tahun depan.

"Kopiluhur sudah penuh, bahkan berdasarkan hasil kajian terakhir sudah tidak laik dijadikan TPA," kata M Handatujati Kalamullah saat rapat bersama DLH Kota Cirebon di Griya Sawala DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Jumat (20/8/2021).

Ia mengatakan, TPA Kopiluhur harus dibenahi sehingga mengurangi risiko membuat TPA baru, karena yang harus diantisipasi adalah ledakan volume sampah.

Selain itu, TPA tersebut juga telah mengakibatkan pencemaran udara dan air. Namun, hingga kini belum ada upaya untuk memulihkan maupun membenahinya.

Dalam rapat itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, Watid Syahriar, menyoroti tentang sosialisasi dan kegiatan pendampingan peduli lingkungan.

Ia menilai porsi anggaran untuk dua kegiatan tersebut tak ideal. Alokasi anggaran sosialisasi hanya Rp 1 jutaan, dan pendampingan kegiatan besarannya Rp 5 jutaan.

"Ada kegiatan yang sifatnya atau berbentuk dokumen mencapai ratusan juta. Bisa tidak digeser? Prioritaskan yang kegiatan langsung," ujar Watid Syahriar.

Komisi II DPRD Kota Cirebon pun mendorong DLH Kota Cirebon bisa menyeleksi program kerja yang diprioritaskan pada 2021.

Terutama program kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga menjadi skala piroritas.

"Permasalahan soal sampah itu harus menyangkut kesadaran masyarakat," kata Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon, Benny Sujarwo.

Kepala DLH Kota Cirebon, Kadini, menegaskan bakal menampung seluruh masukan dari DPRD Kota Cirebon dalam rapat kali ini.

Menurut dia, usulan yang disampaikan pada rapat tersebut sangat baik sehingga DLH Kota Cirebon dapat meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

"Masukan yang disampaikan ini akan dijadikan tolak ukur keberhasilan kinerja kami," ujar Kadini.