Breaking News:

Wow Muncul Iuran Wajib Rp 30 Juta Anggota Fraksi PDIP Kuningan Termasuk Bupati, Ini Faktanya

urunan itu sekaligus gotong royong untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 serta mereka yang sedang melakukan isolasi mandiri.

Penulis: Ahmad Ripai | Editor: Mumu Mujahidin
TribunCirebon.com/Ahmad Ripai
Bupati Kuningan H Acep Purnama bertemu Kepala BBWS Cimanuk Cisanggarung (Cimancis) Dr. Ismail Widadi dan Bupati Brebes meninjau Waduk Kuningan. 
Laporan Kontributor Kuningan, Ahmad Ripai
TRIBUNCIREBON.COM, KUNINGAN – Muncul iuran wajib sebesar Rp 30 juta masing-masing anggota Fraksi PDIP Kuningan termasuk Bupati dan Wakil Bupati Kuningan.
Menanggapi iuran wajib yang nilainya fantastis itu mendapat tanggapan langsung dari Sekretaris DPC PDIP Kuningan, yakni Nuzul Rachdy.
“Iuran Rp 30 juta ini sebagai bentuk kepedulian kader PDIP Kuningan, yang sebelumnya mendapat instruksi dari Ketua Umum yaitu Ibu Hajah Megawati diteruskan kepada DPD PDIP hingga ke DPC dan semua kader PDIP disetiap daerah,” ungkap Zul sapaan akrabnya saat melangsungkan FBL TribunJabar.id di rumahnya, Kamis (29/7/2021).
Zul menyebut bahwa urunan itu sekaligus gotong royong untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 serta mereka yang sedang melakukan isolasi mandiri.
“Terkumpulnya uang tersebut, sebagai bentuk keprihatin PDIP serta kepedulian terhadap masyarakat. Terutama mereka yang sedang menjalani isoman dan warga terdampak covid-19 lainnya. Sebab dalam program PDIP peduli ini mengusung tema tertawan dan menangis bersama masyarakat,” kata Zul.
Teknis penyalur bantuan donasi tersebut, Zul mengungkap bahwa PDIP akan membuat dapur umum serta posko darurat di setiap Kecamatan.
Pendirian dapur umum dan posko itu sebagai bentuk pelayanan dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di lingkungan masyarakat.
“Secara teknis, kita akan buat dapur umum, posko darurat sebagai pelayanan kepada lapisan masyarakat. Sebab bicara pandemic Covid-19 itu sudah bukan menjadi tugas pemerintah semata, melainkan menjadi tanggungjawab kita semua untuk memutus matarantai penyebaran covid-19 tersebut,” ujarnya.
Zul menyebut dalam penangan Covid-19 ada tiga indicator yang menjadi perhatian untuk memutus mata rantai penyebaran. Seperti dari jumlah kasus angka kematian, kesembuhan dan penyeberan Covid-19.
“Kami menganggap dalam penanangan Covid-19 yang harus diperhatiakan itu ada tiga. Diantaranya menekan peningkatan angka kematian, peningatan angka kesembuhan dan penekanan penyebaran Covid-19 yang terjadi di lingkungan,” katanya.
Dalam penekanan penyebaran Covid-19, kata Zul mendesakan kepada pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan penangan isolasi mandiri berbasis desa.
Pasalanya, pelaksaan isolasi di desa itu sebagai pemutus besar penyebaran virus yang terjadi akhir- akhir ini.
“Ya sering saya sebut dan pernah meminta kepada pemerintah untuk melakukan isolasi berbasis desa. Meski pemerintah sudah punya tempat isolasi tepradu di BKPSDM, namun tidak ada salahnya melangsungkan isolasi mandiri di desa,” katanya.
Alasan perlakuan isolasi mandiri berbasis desa, kata Zul menilai sangat efektif dan mengurangi bebab tenaga medis yang tergabung dalam Satgas Covid-19.
“Iya fasilitas isolasi mandiri di desa itu akan mengurangi bebas tim medis serta akan meningkatkan kepedulian warga lain terhadap mereka yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di suatu tempat yang ditentukan oleh desa,” katanya.
Mengenai tempat isolasi mandiri di desa, kata Zul mengklaim bahwa kepala desa ini sekaligus penanggungjawab dalam pelaksanaan isolasi mandiri.
“Nah, untuk tempatnya itu bisa di pusatkan di tiap sekolah. Hal itu karenan mengingat KBM kita masih daring dan lingkungan sekolah jelas memiliki sarana lengkap, seperti MCK halaman dan bangunan pagar,” katanya.
Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved