PPKM Darurat
Apakah PPKM Darurat Jadi Diperpanjang hingga 6 Minggu? Ini Kata Staf Presiden Edy Priyono
Sehingga, belum bisa dipastikan apakah pemerintah akan memperpanjang PPKM Darurat.
lihat foto
TRIBUNCIREBON.COM - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono menyebut pemerintah sampai saat ini, belum mengeluarkan keputusan PPKM Darurat akan diperpanjang atau tidak.
"Untuk saat ini kasus Covid-19 memang masih tinggi, itulah kenapa dibuka kemungkinan perpanjangan PPKM Darurat, "
"Tapi kan sampai sekarang belum diputuskan," ucap Edy, dikutip dari tayangan YouTube TV One, Rabu (14/7/2021).
Menurutnya, pernyataan Menkeu beberapa waktu lalu, adalah skenario kedepan jika situasi Covid-19 semakin memburuk.
Baca juga: Wacana Perpanjangan PPKM Darurat, Bupati Indramayu: Saya & Kita Semua Mengharapkan Tak Diperpanjang
Sehingga, belum bisa dipastikan apakah pemerintah akan memperpanjang PPKM Darurat.
"Yang disampaIkan bu Sri Mulyani tentang perpanjangan PPKM Darurat itu skenario berat gitu."
"Konteksnya bukan pasti akan diperpanjang, karena itu bukan kewenangan Menteri Keungan."
"Tapi konteksnya, bahwa, khususnya APBN untuk menghadapi situasi yang sangat berat, andai kata PPKM Darurat harus diperpanjang," jelas Edy.
Selain itu, Edy juga menekankan bahwa PPKM Darurat telah memberikan efek penurunan pada tingkat mobiltas warga.
Ia mencontohkan, untuk wilayah Jabodetabek, angka mobilitas warga dilihat dari pergerakan laju KRL mengalami penurunan sampai 61 persen.
"Di level nasional, di google index mobilty, juga terjadi penurunan mobilitas," imbuh dia.
Menurutnya, apabila pergerakan aktifitas warga bisa lebih ditekan, angka kasus Covid-19 akan ikut menurun.
"Kalau indikator mobilitas bisa ditekan terus, cepat atau lambat kasus Covid kita yakin akan terkendali," katanya.
Baca juga: Tak Sudi Bayar Denda, Pelanggar PPKM di Tasikmalaya Lebih Ikhlas Dipenjara
Hal itu tertera dalam bahan paparan Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI hari ini, Senin (12/6/2021).
"PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," sebut paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikutip Kompas.com, Senin (12/7/2021).
