Bupati Cirebon Berjanji Tenaga Honorer Tersertifikasi Bakal Diperhatikan dalam CPPPK Formasi Guru

Selain itu, formasi tersebut juga tersedia di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perhubungan, Dinas Kearsipan, dan Dinas Pengendalian Penduduk.

"Jumlah formasi CPNS dan CPPPK di Pemkab Cirebon ditentukan langsung Kemenpan RB RI," ujar Imron Rosyadi.

Kuota dari Kemenpan

Pemkab Cirebon mendapat kuota ribuan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (CPPPK).

Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, mengatakan, kuota yang tersedia mencapai 4338 CPNS dan CPPPK.

Menurut dia, jumlah tersebut langsung ditentukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI.

Baca juga: Bocoran Tips Lolos Seleksi Administrasi CPNS & PPPK dari Kepala BKD Jabar, Cermati Sebelum Daftar

"Ketentuannya berdasarkan Surat Keputusan Kemenpan RB Nomor 505 Tahun 2021 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon," kata Imron Rosyadi kepada Tribuncirebon.com, Jumat (28/5/2021).

Ia mengatakan, keputusan tersebut ditetapkan Kemenpan RB pada 21 April 2021.

Dari kuota CPNS dan CPPPK itu penerimaan untuk posisi guru merupakan yang terbanyak.

Selain itu, terdapat formasi CPNS bagi tenaga teknis di sejumlah dinas di lingkungan Pemkab Cirebon.

Baca juga: Sekda Kuningan Geram, Nama dan Jabatannya Dicatut dalam Mutasi ASN, Penerimaan CPNS, dan P3K

Di antaranya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pertanian, dan Dinas Perdagangan.

Selain itu, formasi tersebut juga tersedia di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perhubungan, Dinas Kearsipan, dan Dinas Pengendalian Penduduk.

"Kuota CPNS untuk tenaga teknis tersebut ada 58 orang," ujar Imron Rosyadi.

Tips Seleksi CPNS

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentiaan, dan Formasi Kepegawaian, pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat, Hermin Wijaya, memberikan sejumlah tips bagi masyarakat yang ingin mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).