KKB Papua
Terungkap Senjata yang Digunakan KKB Pimpinan Lamek Taplo untuk Menembaki TNI, Ini Sumbernya
KKB Lamek Taplo menggunakan senjata api dan amunisi tersebut untuk menyerang TNI
lihat foto
TRIBUNCIREBON.COM - Senjata andalan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Lamek Taplo ternyata senapan yang diambil dari helikopter yang mengalami kecelakaan.
Hal itu diungkapkan Danrem 172/Praja Wira Yakhti (PWY) Brigjen TNI Izak Pangemanan.
KKB menggunakan senjata api dan amunisi tersebut untuk menyerang TNI.
Brigjen Izak menuturkan KKB teroris memperoleh dari reruntuhan helikopter MI 17 yang jatuh dalam penerbangan Oksibil-Sentani pada Juli 2019 lalu.
"Memang benar senpi yang dimiliki KKB pimpinan Lamek Tablo berasal dari helikopter MI17 yang membawa 12 prajurit TNI," kata Izak Pangemanan kepada Antara di Jayapura, Jumat (21/5/2021).
Dia mengakui jenazah kru dan helikopter MI17 ditemukan dan dievakuasi pada Februari 2020 lalu dan senpi itulah yang digunakan kelompok tersebut saat menyerang anggota Satgas Pengamanan Daerah Rawan (Pamtas) di Serambakon, Selasa (18/5/2021) malam.
Penembakan terhadap anggota yang mengendarai mobil tiba-tiba mogok di ujung jembatan hingga menyebabkan empat personel terluka.
"Kontak tembak terjadi saat kendaraan yang ditumpangi anggota dari Yonif 310/KK dan Yonif 403/WP mogok sehingga beberapa turun untuk memperbaiki dan mendorong mobil namun tiba-tiba ditembaki, sehingga terjadi baku tembak," jelas Izak.
Baca juga: Mahasiswa Papua Demo Minta Jokowi Menarik Pasukan Militer: Rakyat Papua sama dengan Warga Palestina
Baca juga: Teroris KKB Papua Kembali Tembaki Anggota TNI di Pegunungan Bintang, 4 Prajurit Alami Luka Tembak
Dia menambahkan luka tembak keempat prajurit itu diduga akibat rekoset atau pantulan dari aspal karena yang menjadi korban adalah mereka yang saat itu posisinya sedang mendorong mobil hingga kena kaki.
"Saya sudah bertemu dan menanyakannya kepada para korban yang saat ini masih dirawat di RST Marthen Indey, Jayapura," jelas Brigjen TNI Izak.
Empat anggota yang terluka adalah Serka Dian Hardiana dan Praka Kuku Ismail dari Yonif 310/KK, Serda Sukrisdianto Yonif dan Pratu Romi dari Yonif 403/WP.' (*)
Tuntutan Mahasiswa Papua
Mahasiswa Papua menyatakan bahwa kondisi Papua saat ini tidak sedang baik-baik saja.
Pernyataan itu disampaikan dalam aksi unjuk rasa di Jalan Merdeka, Kota Bandung, Jumat (21/5/2021).
Dalam aksi itu, mereka menuntut Pemerintah menarik militer dari Papua Intan Jaya dan Ndunga.
Pilamo, salah satu koordinator aksi mengatakan, bahwa apa yang dialami warga Palestina sama juga dialami oleh warga Papua saat ini.
"Apa yang dialami oleh sodara kita di Palestina sama dengan yang dialami rakyat Papua," ujar Pilamo.
Baca juga: Teroris KKB Papua Kembali Tembaki Anggota TNI di Pegunungan Bintang, 4 Prajurit Alami Luka Tembak
Ia menilai, dalam kondisi seperti ini Presiden Joko Widodo malah lebih memihak kepada Palestina daripada kepada rakyat Papua.
"Jokowi lebih mendukung Palestina, dia melakukan penjajahan terhadap rakyat Papua, itu bisa dilihat bahwa hari ini masih melakukan operasi militer di Puncak Papua Intan Jaya dan Ndunga.
Banyak pengungsian warga yang hari ini masih belum dievakuasi, rakyat Papua pemilik tanah namun mereka masih terlantar di hutan dan dipinggiran kota," katanya.
Sodara kami di Palestina, kata dia, dan rakyat Papua senasib. Sama-sama berada di bawah penjajahanan.
"Palestina dijajah Israel dan rakyat Papua dijajah oleh Indonesia, oleh sebab itu kami mendukung kebebasan rakyat Palestina yang sama-sama tertindas," tambahnya.
Pihaknya menuntut Pemerintan agar bertanggungjawab dan mengakui hak kedaulatan rakyat Papua yang telah di Proklamasikan pada 1 Desember 1961.
"Itu adalah hak kedaulatan rakyat Papua," ucapnya.
Selain itu, pihaknya juga menuntut negara untuk segera hentikan kekerasan militer. Cabut label terorisme yang dilabeli kepada TPNPB dan membebaskan aktivis Papua.
"TPNPB merupakan bagian daripada gerakan perjuangan pembebasan bangsa Papua, hentikan keberlanjutan otonomi khusus di tanah Papua serta hentikan pemadaman Internet di tanah Papua. Kami meminta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia segera akui hak kedaulatan rakyat Papua," katanya.
Baca juga: Anak Buah Lekagak Telenggen Bocorkan Siasat KKB Papua Usai Menyerahkan Diri ke Satgas Nemangkawi
Demo di Bandung
Presiden Joko Widodo diminta menarik pasukan militer dari operasi di puncak Papua Intan Jaya dan Ndunga.
Demikian disampaikan Pilamo, salah satu koordinator aksi dalam unjuk rasa mahasiswa Papua, di Jalan Merdeka, Kota Bandung, Jumat (21/5/2021).
"Kami mewakili rakyat Papua perlu untuk menyampaikan aspirasi ini kepada rakyat Indonesia bahwa hari ini di Papua tidak baik-baik saja, apa yang dialami oleh saudara kita di Palestina, juga dialami oleh warga kita di Papua," ujar Pilamo.
Pilamo menilai jika Pemerintan lebih peduli terhadap nasib warga negara lain ketimbang warga di negaranya sendiri.
"Itu bisa terbukti bahwa hari ini masih melakukan operasi militer di puncak Papua intan Jaya dan Ndunga dan masih ada pengungsi yang belum dievakuasi," katanya.
Selain itu, Pilamo juga meminta agar Pemerintah menghapus stigma teroris terhadap rakyat Papua.
"Cabut label terorisme pada Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang bukan teroris, mereka adalah bagian dari perjuangan bangsa papua," ucapnya.
Baca juga: Tubuh Bocah 3 Tahun di Subang Melepuh Tersiram Air Mendidih Saat Jajan Cilok, Ini Kronologinya
Berikut ini sembilan poin tuntutan aksi mahasiswa Papua.
1. Tolak Otsus jilid I dan DOB di seluruh tanah papua dan seluruh manufer Jakarta terhadap rakyat Papua segera buka ruang demokratis bagi rakya Papua
2. Segera bebaskan Viktor Yeimo (Jubir Internasional PRP) dan Ruland levi dan kawan-kawan lainnya.
3. Segera hentikan konflik bersenjata antara Papua dan Indonesia dan hentikan stigma terorisme untuk rakyat Papua
4. Tarik militer organik dan non organik (TNI/PORLI) dari wilayah Papua
5. Segera buka akses jurnalis Indepen ke Papua
6. Segera Berikan Hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua.
7. Hentikan pemblokiran jaringan internet di papua dan papua barat.
8. Stop operasai Militer di daerah ndugama,intan jaya,puncak papua dan diseluruh tanah papua pada umumnya
9. Hentikan doktrinisasi yang dilakukan oleh militer indonesia di maybrat dan di seluruh tanah papua.
