Breaking News:

Terdakwa Ngaku Dikerjain Oknum Penyidik KPK, Jaksa KPK: Jika Benar Itu Oknum, Laporkan Saja ke Dewas

Tim Jaksa KPK meminta terdakwa Dadang Suganda melaporkan soal adanya orang yang mengaku sebagai penyidik KPK minta uang lapor ke Dewas KPK

Tribunjabar.id/ Mega Nugraha
Sidang pemeriksaan terdakwa Kasus Korupsi RTH Kota Bandung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung ( PN Bandung), Jalan LLRE Martadinata, Kamis (29/4/2021). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG - Tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan ruang terbuka hijau ( RTH) meminta terdakwa Dadang Suganda melaporkan soal adanya orang yang mengaku sebagai penyidik KPK yang tidak profesional dalam menangani kasus itu ke Dewan Pengawas KPK.

"Apa yang diutarakan harus dipastikan kebenarannya. Apakah benar penyidik KPK, atau orang ngaku penyidik KPK karena sekarang banyak kasus seperti itu," ucap Haerudin, jaksa KPK di persidangan kasus itu di Pengadilan Tipikor pada Pangadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kamis (29/4/2021).

Persidangan itu mengagendakan pemeriksaan terdakwa. Dadang mengungkap soal pria mengaku penyidik KPK berinisiap ATH yang diduga meminta uang buang sial. ATH juga kata Dadang, memaksa melihat sertifikat tanah untuk dicocokan dengan bukti yang ada. Namun, saat meminta, ATH tidak menunjukan surat tugas.

Baca juga: Terdakwa Korupsi RTH Kota Bandung Ungkap Ada Orang Ngaku Penyidik KPK Minta Uang Buang Sial

Lalu, dia mengungkap soal rekaman percakapan telpon antara anaknya, Asep dengan seorang pria mengaku penyidik KPK, berinisial E. E dalam percakapan itu, diduga menjanjikan penanganan kasus RTH yang menjerat Dadang.

"Jika bisa dipastikan, itu oknum. Silahkan laporkan ke Dewan Pengawas KPK," kata Haerudin.

Dadang Suganda didakwa melakukan tindak pidana korupsi. Dalam dakwaan pertama, jaksa menerapkan Pasal 2 ayat 1Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Kedua, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dakwaan kedua pertama, Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Jo.Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Baca juga: Rekaman Suara Pria Mengaku Penyidik KPK Minta Uang Buang Sial Diputarkan di Persidangan Korupsi RTH

Dalam kasus korupsi RTH, kerugian negara mencapai Rp 69 miliar dari total yang dianggarkan Pemkot Bandung Rp 120 miliar lebih. Dadang diduga menerima keuntungan dari pengadaan ini senilai Rp 25 miliar dengan cara membeli sejumlah tanah milik warga kemudian dijual ke Pemkot Bandung.

Halaman
12
Editor: dedy herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved