Breaking News:

Politik

Mahfud MD Buka Suara Pemerintah Tak Bisa Larang KLB Partai Demokrat, Juga Sebut Era Megawati dan SBY

Mahfud MD akhirnya buka suara soal Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang diselenggarakan di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Istimewa
Mahfud MD Buka Suara Pemerintah Tak Bisa Larang KLB Partai Demokrat, Juga Sebut Era Megawati dan SBY 

TRIBUNCIREBON.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD akhirnya buka suara soal Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang diselenggarakan di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Tanggapan Mahfud MD diunggah dalam cuitan twitter pribadinya.

Pihaknya mengatakan bahwa sampai dengan saat ini Pemerintah Indonesia tak dapat melarang KLB Partai Demokrat tersebut.

Baca juga: Sentil Moeldoko, Andi Mallarangeng Sebut Hanya Nol Koma, AHY Sebut karena Punya Kekuasaan dan Uang

Baca juga: FULL Isi Pidato Moeldoko, Pakai Jas Biru Partai Demokrat, Berapi-api Janjikan Demokrat yang Perkasa

Alasannya lantaran hal tersebut urusan internal partai.

Pernyataan Menko Polhukam, Mahfud MD.
Pernyataan Menko Polhukam, Mahfud MD. (YouTube Kemenko Polhukam RI)

Dirinya pun membandingkan saat Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Di mana saat itu Matori Abdul Jalil akan mengambil Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Gus Dur, namun kemudian Matori kalah di Pengadilan (2003).

"Sesuai UU 9/98 Pemerintah tak bs melarang atau mendorong kegiatan yg mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deliserdang. Sama dgn yg menjadi sikap Pemerintahan Bu Mega pd saat Matori Abdul Jalil (2020) mengambil PKB dari Gus Dur yg kemudian Matori kalah di Pengadilan (2003)."

Pun saat era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Saat itu Bu Mega tak melarang atau pun mendorong krn scr hukum hal itu masalah internal PKB. Sama jg dgn sikap Pemerintahan Pak SBY ketika (2008) tdk melakukan pelarangan saat ada PKB versi Parung (Gus Dur) dan versi Ancol (Cak Imin). Alasannya, itu urusan internal parpol."

"Bg Pemerintah skrg ini peristiwa Deli Serdang merupakan mslh internal PD. Bukan (minimal belum) menjadi mslh hukum. Sebab blm ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kpd Pemerintah dari Partai Demokrat. Pemerintah skrng hny menangani sudut keamanan, bkn legalitas partai."

Baca juga: AHY Disenggol Moeldoko, Annisa Pohan Beri Peringatan pada Moeldoko, Pakai Surah Al-Ma’idah Ayat 8

Baca juga: Moeldoko Terpilih Jadi Ketum Demokrat Versi KLB Sumut, AHY Tegas Bilang Tak Ada Dualisme

Halaman
1234
Editor: dedy herdiana
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved