Eks Praja IPDN Gugat sang Rektor, Sidang Periksa Berkas Sudah Digelar di PTUN Bandung, Ini Kasusnya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG - Eks Praja IPDN asal  Kelurahan Matani Satu Lingkungan I Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, Sulawesi Utara, Jurgen Ernst Past (18) resmi mengajukan gugatan terkait keputusan sang Rektor IPDN ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.

Sidang pemeriksaan berkas perkara gugatan digelar di PTUN Bandung, Jalan Diponegoro, Selasa (23/2/2021). Dari pihak IPDN diwakili salah satunya oleh Kabag Hukum.

Baca juga: Uang Rampasan Rp 10 Miliar dari Kasus Korupsi Diserahkan Kejari Kota Bandung ke PT Pos dan Pegadaian

Baca juga: Si Covid, Ular King Kobra Asal Kuningan yang Mirip Garaga Kondisinya Memprihatinkan, Derita Sariawan

Baca juga: Dianggap Tanaman Liar, Tapak Dara Ternyata Ampuh Obati Diabetes Melitus dan Cegah Kanker

Jurgen dikuasakan oleh advokat Sofyan Jimmy Yosadi dan Nur Setia Alam. Dalam gugatannya, Jurgen meminta agar majelis hakim PTUN Bandung membatalkan SK Rektor IPDN Nomor 880-539 Tahun 2020 tanggal 19 November 2020.

SK itu berisi tentang Pemberhentian Sebagai Praja IPDN atas nama Madya Praja Jurgen Ernst Paat NPP. 30.1301 asal Pendaftaran Sulawesi Utara.

"Hari ini pemeriksaan berkas perkara dan sidang dilanjutkan pekan depan depan dengan agenda pemeriksaan pokok perkara," ucap Sofjan di PTUN Bandung.

Ia mengatakan, agar majelis hakim memerintahkan IPDN untuk menunda, membatalkan dan mencabut SK tersebut.

"Serta merehabilitasi penggugat berupa pemulihan hak penggugat dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabat sebagai Praja IPDN," ujar Sofyan.

Gugatan ini bermula saat Jurgen yang sempat tercatat sebagai praja IPDN paling muda di angkatannya, karena diterima saat usia 16 tahun,  diberhentikan sebagai praja IPDN karena dianggap terlibat penganiayaan.

Penganiayaan terjadi pada 13 November 2020 sekira pukul 09.00 di toilet terhadap dua praja tingkat pertama asal Sulawesi Utara oleh sejumlah praja tingkat II. Jurgen, termasuk praja tingkat II.