Breaking News:

Inilah Pernyataan Interupsi Ketua Fraksi Gerindra di sela Sidang Paripurna 5 Raperda DPRD Kuningan

Interupsi di akhir rapat DPRD Kuningan Dilonntarkan fraksi Gerindra yang pertanyakan purusan BK terkait pelengseran Ketua DPRD.

Penulis: Ahmad Ripai | Editor: Mumu Mujahidin
Istimewa
Video zoom meting pelaksaan Rapat Paripurna DPRD Kuningan tentang Pembahasan Lima Rancanagan Perda di Kabupaten Kuningan, mendadak ramai alias viral. 

Laporan Kontributor Kuningan, Ahmad Ripai

TRIBUNCIREBON.COM, KUNINGAN - Ketua Fraksi Gerindra Bintang DPRD Kuningan, yakni H Yayat Sudrajat saat melakukan interupsi usai pembacaan hasil pembahasan Pansus 1, sebagai berikut.

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saya Ketua Fraksi Gerindra, Yayat Sudrajat, menanyakan pada pimpinan ada dalam sidang ini sebagai posisi pimpinan, sedangkan dari BK sudah diputuskan, terima kasih," ujar Yayat.

Tidak lama dari interupsi tadi, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kuningan, yakni Dede Sembada menanggapi demikian.

"Pimpinan, kita sepakat bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan kita sepakat mengacu pada ketentuan hukum positif, peraturan perundang-undangan," ujar Desem panggilan akrab Ketua Fraksi PDIP DPRD Kuningan.

Video zoom meting pelaksaan Rapat Paripurna DPRD Kuningan tentang Pembahasan Lima Rancanagan Perda di Kabupaten Kuningan, mendadak ramai alias viral.
Video zoom meting pelaksaan Rapat Paripurna DPRD Kuningan tentang Pembahasan Lima Rancanagan Perda di Kabupaten Kuningan, mendadak ramai alias viral. (Istimewa)

Di ketentuan rapat kemarin, kata Desem, hasil keputusannya, di SK yang beredar di sana menyebutkan usulan peresmian pemberhentian.

"Usulan yang dimaksudnya itu, sudah ditandatangani dan dicap. Karena di sana usulan peresmian pemberhentian," kata Dede lagi.

Desem menilai bahwa Nuzul Rachdy secara otomatis belum berhenti (dari jabatan Ketua DPRD), sehingga masih bisa duduk di rapat tersebut (sebagai pimpinan DPRD).

"Saya mohon kepada seluruh rekan-rekan anggota fraksi, seluruh rekan-rekan anggota DPRD, kita mengutamakan kepentingan Pemerintah Daerah. Karena hal ini berkaitan dengan pemerintah daerah. Kita mengutamakan mengesahkan lima raperda," kata Desem.

Adapun hal lain, kata dia, ini bisa dibicarakan dalam proses selanjutnya.

"Karena dalam Surat Keputusan DPRD hasil Paripurna lalu, hanya usulan peresmian pemberhentian," ujarnya.

Seusai interupsi persidangan dan ditayangkan dalam kanal youtube Diskominfo Kuningan.

Baca juga: Diinterupsi di Akhir Rapat Paripurna 5 Raperda, Ketua DPRD Kuningan: Apa Ada Komunikasi dari Luar?

Baca juga: Pelengseran Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy Dinilai Pengamat Tidak Sah: Ini Bukan Gerombolan

Interupsi di Akhir Rapat

Video zoom meting pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Kuningan tentang Pembahasan Lima Rancanagan Perda di Kabupaten Kuningan, mendadak ramai alias viral. 

Dalam video berdurasi 1 menit 22 detik itu terlihat Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy berbicara dengan nada keras akibat munculnya interupsi di akhir perjalanan agenda sidang tersebut.

“Kenapa ada interupsi jelang akhir agenda rapat paripurna ini, mempertanyakan posisi saya,” kata Zul sapaan akrab Ketua DPRD Kuningan, dalam video zoom meting menyebar tersebut, Jum’at (20/11/2020).

Baca juga: Info Loker November 2020, Bank BNI dan Indomaret Membuka Lowongan Kerja, Cek Selengkapnya

Baca juga: Pengamat Militer: TNI Baiknya Tak Ikut-ikutan Soal Copot Mencopot Baliho Habib Rizieq Shihab

Baca juga: PROMO JSM Indomaret Hari Ini Berlaku hingga 22 November 2020, Lengkap dengan Katalog Super Hemat

Baca juga: SOSOK Mayjen TNI Dudung yang Perintahkan Copot Spanduk Rizieq Shihab,Loper Koran Kini Jadi Perwira

Zul mempertanyakan layangan interupsi yang keluar tadi, apakah ada komunikasi dari luar.

“Sebab baru hampir selesai rapat paripurna ini, muncul interupsi. Dari awal toh ada daftar hadir dengan menuliskan posisi sebagai ketua dan saya tandatangani,” katanya.

Kemudian, kata Zul, untuk masalah siapa yang memimpin sidang paripurna sekarang.

“Saya tidak mempermasalahkan, sebab ini pembahasan rancangan peraturan daerah untuk kepentingan masyarakat,” katanya.

Sekarang, kata dia, sedang berjalan dan untuk keputusan BK DPRD Kuningan tentu sangat dihormati. “Saya hormati keputusan BK dan ini bukan sesuatu atau akhir final dari segalanya,” ujarnya.  

Diketahui sebelumnya bahwa agenda rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kuningan, H Ujang Kosasih (F-PKB) dan diketahui pula dalam agenda tersebut.

Mengenai pencabutan tiga Perda yang mengatur desa dan dua perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kuningan nomor 7 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah pembangunan Kabupaten Kuningan tahun 2018-2023.

Laporan sebelumnya daripada hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kuningan.

Kemudian untuk laporan hasil pembahasan Pansus II DPRD Kuningan tentang kawasan tanpa rokok dan dana cadangan pemilihan bupati dan Wakil Bupati Kuningan. 

Selanjutnya, untuk laporan hasil pembahasan Pansus III DPRD Kuningan, yakni perihal rancangan peraturan daerah Kabupaten Kuningan, tentang ketentuan pokok pelayanan perusahaan umum daerah air minum tirta kamuning Kabupaten Kuningan.  

Dari 50 Anggota DPRD Kuningan ada sejumlah anggota yang tak menghadiri rapat paripurna berdasarkan daftar hadir.

Di antaranya, dua Wakil Ketua DPRD Kuningan H Dede Ismail (F-Gerindra) dan Hj Kokom Komariyah serta ada sebanyak empat anggota berbeda Fraksi DPRD Kuningan lainnya. (*)

Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved