Breaking News:

Kadinkes Kota Cirebon Akui Masih Banyak Kendala untuk Wujudkan UHC 100 Persen BPJS Kesehatan

Dari mulai peserta yang menunggak premi BPJS Kesehatan, pindah domisili, hingga ada warga belum terdaftar sebagai peserta.

Penulis: Ahmad Imam Baehaqi | Editor: Mumu Mujahidin
Ahmad Imam Baehaqi/Tribuncirebon.com
Sejumlah anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon saat rapat koordinasidengan Dinkes Kota Cirebon, DSP3A Kota Cirebon, dan BPJS Kesehatan Cabang Cirebon di DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Kamis (12/11/2020) 

Yakni, menurut dia, mendapatkan akses ke lingkungan sehat dan bersih di Kota Cirebon.

"Permasalahan sampah ini harus dipercepat penanganannya, jangan sampai berlarut-larut," kata Agung Supirno saat ditemui usai rapat kerja Komisi I DPRD Kota Cirebon dan DLH Kota Cirebon di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Kamis (12/11/2020).

Ia mengatakan, program penghijauan juga harus digenjot untuk menciptakan lingkungan yang asri di Kota Udang.

Namun, Agung mewanti-wanti jajaran DLH Kota Cirebon bisa menyerap anggaran lebih maksimal pada tahun depan.

Agar program-program yang sudah dicanangkan bisa terealisasi untuk kepentingan masyarakat Kota Cirebon.

"Kami berharap tahun depan tidak terjadi lagi penyerapan anggaran rendah seperti tahun ini," ujar Agung Suripno.

Sementara Kepala DLH Kota Cirebon, Kadini, menyampaikan jajarannya tengah berupaya maksimal mewujudkan Cirebon bersih, hijau dan tertib yang merupakan program strategis Pemkot Cirebon.

Sejumlah upaya tengah dilakukan untuk mewujudkannya, dari mulai penambahan sarana hingga petugas untuk menangani permasalahan sampah di Kota Cirebon.

"Tahun depan kami menambah petugas untuk melengkapi bertambahnya armada untuk mengatasi persoalan sampah," kata Kadini.

Baca juga: Ajakan Janda Usia 17 Tahun Main ke Kamar Kos Berujung Maut, Pemuda Ini Dibuat Tak Berdaya Lalu Tewas

Baca juga: Gisel Mengakui Jika Tubuhnya Tak Semulus Wanita dalam Video Panas Mirip Dirinya: Mulus Banget

Soroti Iklim Investasi

Komisi I DPRD Kota Cirebon menyoroti iklim investasi di Kota Cirebon selama 2020.

Sekretaris Komisi I DPRD Kota Cirebon, Tunggal Dewananto, menilai, investasi di Kota Cirebon pada tahun ini tergolong minim.

Karenanya, ia mengingkan agar nilai investasi di Kota Udang bisa digenjot pada tahun depan.

"Pandemi Covid-19 memang menjadi faktor yang memengaruhi kondisi investasi di Kota Cirebon," kata Tunggal Dewananto saat rapat kerja bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cirebon di Griya Sawala DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Kamis (12/11/2020).

Ia mengatakan, diperlukan pemberlakuan layanan perizinan yang memudahkan untuk mendongkrak investasi, misalnya melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Jika layanan perizinan semacam itu diterapkan, maka pihaknya meyakini akan mendatangkan banyak investor ke Kota Udang.

Namun, mereka tetap menaati aturan yang berlaku dalam berinvestasi di Kota Cirebon.

"Kalaupun dibutuhkan perda untuk mengaturnya, silakan mengusulkan, dan kami siap menyusun bersama," ujar Tunggal Dewananto.

Sementara Kabid Penanaman Modal DPMPTSP Kota Cirebon, Hanry David, mengatakan, layanan OSS akan memudahkan investor dalam menempuh perizinan.

Namun, Hanry mengakui dibutuhkan perda sebagai regulasi yang mengatur pelayanan tersebut. 

Pihaknya berharap, layanan OSS dapat diterapkan di Kota Cirebon mulai tahun depan.

"Untuk nilai investasi pada tahun ini baru mencapai 78 persen dari target Rp 500 miliar," kata Hanry David.

Baca juga: Ternyata Klaster Ulang Tahun Covid-19 di Karawang Berasal dari Kue Tart yang Terciprat Virus Corona

Baca juga: Caswara, Bocah yang Hidup Sebatang Kara di Saung Tengah Rawa dan Semak Belukar, Bertemu Dedi Mulyadi

Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved