Kadinkes Kota Cirebon Akui Masih Banyak Kendala untuk Wujudkan UHC 100 Persen BPJS Kesehatan
Dari mulai peserta yang menunggak premi BPJS Kesehatan, pindah domisili, hingga ada warga belum terdaftar sebagai peserta.
Penulis: Ahmad Imam Baehaqi | Editor: Mumu Mujahidin
lihat foto
Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi
TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cirebon, Edy Sugiarto, mengakui masih banyak kendala untuk mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) 100 persen di Kota Cirebon.
Dari mulai peserta yang menunggak premi BPJS Kesehatan, pindah domisili, hingga ada warga belum terdaftar sebagai peserta.
Namun, ia meyakini kendala-kendala tersebut dapat teratasi secepatnya sehingga Pemkot Cirebon dapat membiayai premi BPJS Kesehatan seluruh warga Kota Cirebon pada 2021.
Baca juga: DPRD Kota Cirebon Dukung Pemkot Wujudkan UHC 100 Persen Kepesertaan BPJS Kesehatan
Baca juga: Komisi II DPRD Kota Cirebon Minta DLH Prioritaskan Program Penanganan Sampah dan Penghijauan
"Untuk menuju UHC 100 persen memang masih banyak kendala, tapi insyaallah bisa diatasi," kata Edy Sugiarto saat ditemui usai rapat koodinasi dengan Komisi III DPRD Kota Cirebon, DSP3A Kota Cirebon, dan BPJS Kesehatan Cabang Cirebon di DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Kamis (12/11/2020).
Pihaknya mencatat, hingga kini terdapat 21 ribuan warga Kota Cirebon yang menunggak premi BPJS dari berbagai kelas.
Sementara jumlah warga Kota Udang yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan mencapai 17 ribuan jiwa.
Ia mengatakan, hingga kini jumlah warga penerima bantuan sosial dari Basis Data Terpadu (BDT) mencapai 102 ribu jiwa.
Sementara dari data yang premi BPJS Kesehatannya akan ditanggung pemerintah daerah mencapai 111 ribu orang.
"Artinya ada 213 ribu warga Kota Cirebon yang akan ditanggung preminya, baik dari APBD maupun APBN," ujar Edy Sugiarto.
Edy juga menjelaskan, Pemkot Cirebon hanya menanggung premi kepesertaan BPJS Kesehatan kelas III.
Karenanya, bagi warga Kota Cirebon yang masih terdaftar sebagai peserta kelas I dan II harus pindah kelas III jika ingin dibiayai APBD.
Baca juga: Profil Jenderal Sutarman yang Menolak Tawaran Jokowi Jadi Duta Besar dan Memilih Bertani di Kampung
Baca juga: Mobil Mewah Ringsek Parah di Tol Cipali KM 123, Ajaib Sang Sopir Hanya Alami Luka Ringan
Selanjutnya mereka tidak diperkenankan lagi untuk naik kelas dalam kepesertaan BPJS Kesehataan yang preminya ditanggung pemerintah.
"Tahap selanjutnya untuk melaksanakan program itu, kami masih menunggu Surat Keputusan Walikota untuk melaksanakan UHC kepesertaan BPJS Kesehatan," kata Edy Sugiarto.
Dukung Pemkot Wujudkan UHC 100 Persen
DPRD Kota Cirebon mendukung Pemkot Cirebon mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) 100 persen.
Dukungan itu diberikan agar Pemkot Cirebon dapat membiayai premi BPJS Kesehatan seluruh warga Kota Cirebon pada 2021.
Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, dr Tresnawaty, mengakui saat ini Pemkot Cirebon belum dapat mengakomodir keseluruhan premi BPJS bagi warga Kota Cirebon.
Baca juga: Komisi II DPRD Kota Cirebon Minta DLH Prioritaskan Program Penanganan Sampah dan Penghijauan
Baca juga: Profil Jenderal Sutarman yang Menolak Tawaran Jokowi Jadi Duta Besar dan Memilih Bertani di Kampung
Namun, pihaknya memastikan bakal terus berjuang untuk menambah alokasi anggaran pada tahun depan.
"Kami ingin Kota Cirebon 100 persen UHC," ujar Tresnawaty saat ditemui usai rapat koordinasi dengan Dinkes Kota Cirebon, DSP3A Kota Cirebon, dan BPJS Kesehatan Cabang Cirebon di DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Kamis (12/11/2020).
Ia mengatakan, setelah berdiskusi ternyata ketersediaan APBD belum sepenuhnya mampu mengkaver kepersertaan BPJS Kesehatan untuk seluruh warga Kota Cirebon.
Pasalnya, anggaran yang terencanakan saat ini senilai Rp 29 miliar masih belum cukup untuk menuju 100 persen pembayaran premi BPJS Kesehatan.
Karenanya, pihaknya merencanakan pembiayaan premi yang dibiayai oleh APBD akan dilakukan secara bertahap.
"Jumlah warga yang preminya harus dikaver Pemkot Cirebon kira-kira mencapai 111 ribu jiwa," kata Tresnawaty.
Padahal, menurut dia, dalam Peraturan Wali Kota Cirebon disebutkan target untuk menanggung premi BPJS hanya sekitar 87 ribu jiwa.
Ia menyampaikan, target angka yang dikaver preminya dalam perwali tersebut harus diubah terlebih dulu menjadi 111076 orang.
"Kami hanya bisa memperjuangkan anggaran, pembayaran premi BPJS itu haknya masyarakat karena menjadi hight priority," ujar Tresnawaty.
Baca juga: Mobil Mewah Ringsek Parah di Tol Cipali KM 123, Ajaib Sang Sopir Hanya Alami Luka Ringan
Baca juga: Roy Suryo Sebut Gisel Miliki Kemiripan 74 Persen dengan Wanita dalam Video Syur yang Viral
Percepat Penanganan Sampah
Komisi II DPRD Kota Cirebon meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon memprioritaskan program percepatan penanganan sampah di Kota Cirebon pada 2021.
Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno, mengatakan, dua program itu sangat bersentuhan dengan hak masyarakat.
Yakni, menurut dia, mendapatkan akses ke lingkungan sehat dan bersih di Kota Cirebon.
"Permasalahan sampah ini harus dipercepat penanganannya, jangan sampai berlarut-larut," kata Agung Supirno saat ditemui usai rapat kerja Komisi I DPRD Kota Cirebon dan DLH Kota Cirebon di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Kamis (12/11/2020).
Ia mengatakan, program penghijauan juga harus digenjot untuk menciptakan lingkungan yang asri di Kota Udang.
Namun, Agung mewanti-wanti jajaran DLH Kota Cirebon bisa menyerap anggaran lebih maksimal pada tahun depan.
Agar program-program yang sudah dicanangkan bisa terealisasi untuk kepentingan masyarakat Kota Cirebon.
"Kami berharap tahun depan tidak terjadi lagi penyerapan anggaran rendah seperti tahun ini," ujar Agung Suripno.
Sementara Kepala DLH Kota Cirebon, Kadini, menyampaikan jajarannya tengah berupaya maksimal mewujudkan Cirebon bersih, hijau dan tertib yang merupakan program strategis Pemkot Cirebon.
Sejumlah upaya tengah dilakukan untuk mewujudkannya, dari mulai penambahan sarana hingga petugas untuk menangani permasalahan sampah di Kota Cirebon.
"Tahun depan kami menambah petugas untuk melengkapi bertambahnya armada untuk mengatasi persoalan sampah," kata Kadini.
Baca juga: Ajakan Janda Usia 17 Tahun Main ke Kamar Kos Berujung Maut, Pemuda Ini Dibuat Tak Berdaya Lalu Tewas
Baca juga: Gisel Mengakui Jika Tubuhnya Tak Semulus Wanita dalam Video Panas Mirip Dirinya: Mulus Banget
Soroti Iklim Investasi
Komisi I DPRD Kota Cirebon menyoroti iklim investasi di Kota Cirebon selama 2020.
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Cirebon, Tunggal Dewananto, menilai, investasi di Kota Cirebon pada tahun ini tergolong minim.
Karenanya, ia mengingkan agar nilai investasi di Kota Udang bisa digenjot pada tahun depan.
"Pandemi Covid-19 memang menjadi faktor yang memengaruhi kondisi investasi di Kota Cirebon," kata Tunggal Dewananto saat rapat kerja bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cirebon di Griya Sawala DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Kamis (12/11/2020).
Ia mengatakan, diperlukan pemberlakuan layanan perizinan yang memudahkan untuk mendongkrak investasi, misalnya melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Jika layanan perizinan semacam itu diterapkan, maka pihaknya meyakini akan mendatangkan banyak investor ke Kota Udang.
Namun, mereka tetap menaati aturan yang berlaku dalam berinvestasi di Kota Cirebon.
"Kalaupun dibutuhkan perda untuk mengaturnya, silakan mengusulkan, dan kami siap menyusun bersama," ujar Tunggal Dewananto.
Sementara Kabid Penanaman Modal DPMPTSP Kota Cirebon, Hanry David, mengatakan, layanan OSS akan memudahkan investor dalam menempuh perizinan.
Namun, Hanry mengakui dibutuhkan perda sebagai regulasi yang mengatur pelayanan tersebut.
Pihaknya berharap, layanan OSS dapat diterapkan di Kota Cirebon mulai tahun depan.
"Untuk nilai investasi pada tahun ini baru mencapai 78 persen dari target Rp 500 miliar," kata Hanry David.
Baca juga: Ternyata Klaster Ulang Tahun Covid-19 di Karawang Berasal dari Kue Tart yang Terciprat Virus Corona
Baca juga: Caswara, Bocah yang Hidup Sebatang Kara di Saung Tengah Rawa dan Semak Belukar, Bertemu Dedi Mulyadi
