Breaking News:

Bupati Majalengka Sebut Tidak Etis Jika Menolak UU Cipta Kerja, Ini Penjelasannya

Menurutnya, pemerintah daerah tidak etis untuk menolak kebijakan yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat.

Tribuncirebon.com/Eki Yulianto
Silaturahmi Forkopimda Majalengka dengan para perwakilan serikat pekerja di Majalengka yang digelar di Gedung Yudha, Rabu (21/10/2020). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNCIREBON, MAJALENGKA- Bupati Majalengka, Karna Sobahi menanggapi terkait permintaan para serikat buruh agar pemerintah daerah ikut menolak Undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak etis untuk menolak kebijakan yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat.

Sebab, pada dasarnya pemerintah daerah hanya bisa menjalani semua kewenangan tersebut, apalagi sudah disahkan.

Baca juga: Air Micin Ternyata Bisa Menyuburkan dan Menghijauhkan Tanaman, Begini Penjelasan dari Ahli

Baca juga: Air Micin Ternyata Bisa Menyuburkan dan Menghijauhkan Tanaman, Begini Penjelasan dari Ahli

"Logikanya begini ya, kalau menolak kan kita belum tahu persoalannya. Yang kedua, kalau pemerintah itu kan, berada di satu sistem. Presiden ke Bupati, kira-kira etis tidak, begitu," ujar Karna Sobahi seusai acara silaturahmi dengan berbagai perwakilan serikat pekerja Majalengka, Rabu (21/10/2020).

Sehingga, jelas dia, pemerintah daerah hanya bisa menyampaikan semua aspirasi masyarakat kepada Presiden.

Terkait penyampaiannya, akan diatur sedemikian rupa agar benar-benar bisa sampai ke atas.

"Kalau kami jalurnya ke Presiden bisa saja kan. Kebijakan kewenangan UU Cipta Kerja itu ada di DPR RI, jadi mekanisme yang akan kita tempuh dalam rangka menolak, adalah menyampaikan aspirasi dari masyarakat, apa itu ormas, mahasiswa atau buruh itu sendiri, untuk disampaikan ke dewan atau DPR RI," ucapnya.

Baca juga: Innalillahi Wainna Ilaihi Rajiuun, Pimpinan Ponpes Gontor KH Abdullah Syukri Zarkasyi Wafat

Baca juga: Cara Menghilangkan Uban, Taka Perlu Obat Kimia, Sediakan Jahe dan Susu Lalu Lakukan Langkah Ini

Sementara, Ketua KSPSI Majalengka, Sugiarto menyampaikan terima kasihnya terhadap pemerintah daerah atas upaya memfasilitasi penyampaian aspirasi kepada mereka.

Menurutnya, pihaknya sudah menyampaikan sejumlah poin yang menjadi garis besar penolakan atau dengan kata lain merugikan para buruh.

"Jadi saya tadi sempat ngobrol ngomong, banyak poin-poin yang di dalam UU Cipta Kerja tepatnya di Pasal 13 tahun 2003 yang dihapus. Jadi pasti dihapus pasti ada yang dikurangi. Kami tidak bicara substansi karena semua belum jadi, tapi yang jelas kami menolak," jelas Sugiarto.

Adapun, tuntutan yang telah disampaikan kepada pemerintah daerah, yakni ingin jumlah upah minimum tahun 2021 untuk para buruh naik.

Baca juga: Kakek Usia 70 Tahun Nikahi Gadis Cantik Usia 18 Tahun, Pamer Kemesraan Cium Kening, Kisahnya Viral

Sebab, menurutnya keputusan Menteri nomor 8 tahun 2020 berkenaan dengan Kebutuhan Hidup Layak yang sebelumnya dipakai sebanyak 60 menjadi 64 item.

"Karena itu sewajarnya UMK 2021 harus naik dan wajib naik," katanya.

Penulis: Eki Yulianto
Editor: Mutiara Suci Erlanti
Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved