Komisi VIII DPR RI Minta Gencarkan Sosialisasi Graduasi Keluarga Penerima Manfaat PKH

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, meminta sosialisasi graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) digencarkan.

Pasalnya, tidak sedikit masyarakat yang menganggap graduasi KPM PKH ialah dikeluarkan secara sepihak.

Karenanya, menurut dia, sosialisasi tersebut harus digencarkan untuk memberikan pemahaman masyarakat sehingga tidak salah kaprah.

• Komisi VIII DPR RI Minta Kemenag Benahi Database karena Belum Semua Lembaga Pendidikan Terima BOP

• Profil Brigjen TNI Thevi A Zebua, Komandan Pusdiklatpassus Kopassus, Pangkatnya Dinaikkan KSAD

"Padahal, keputusan graduasi itu dari KPM sendiri, mereka mengundurkan diri secara sukarela," kata Selly Andriany Gantina saat ditemui usai Graduasi KPM dan Rekonsiliasi Nasional PKH di Aston Cirebon Hotel & Convention Center, Jalan Brigjend Dharsono, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Kamis (17/9/2020).

Ia mengatakan, bagi KPM PKH yang memutuskan mengundurkan diri juga tetap mendapat pendampingan pemerintah.

Selain itu, pihaknya menilai kesadaram untuk graduasi bagi KPM PKH juga masih perlu ditingkatkan.

Agar penerima program PKH yang sudah sejahtera bisa digantikan warga lainnya yang layak menerima program tersebut.

"Kesadaran ini juga penting sehingga tujuan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan segera tercapai," ujar Selly Andriany Gantina.

Sementara Menteri Sosial RI, Juliari P Batubara, mengatakan, hingga Agustus 2020 terdapat 711126 KPM PKH yang telah mengundurkan diri.

• Ditinggal Merantau oleh Suami, Tante Ini Selingkuh dengan Brondong dan Hamil, Janin Bayi Dikubur

• Laga Timnas U-19 Indonesia vs Qatar di NET TV dan Mola TV Nanti Malam Berikut Prediksi Line Up

Jumlah tersebut merupakan 71,1 persen dari target 1 juta KPM yang digraduasi pada tahun ini.

Rata-rata mereka mengundurkan diri karena merasa sudah mampu secara ekonomi.

"KPM yang mengundurkan diri itupun telah mengembalikan kartu keluarga sejahtera (KKS)," kata Juliari P Batubara.

Rata-rata mereka mengundurkan diri karena merasa sudah mampu secara ekonomi.

"KPM yang mengundurkan diri itupun telah mengembalikan kartu keluarga sejahtera (KKS)," kata Juliari P Batubara.