UMKM Dinilai Masih Dipandang Sebelah Mata oleh Pemerintah Majalengka

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNCIREBON.COM, MAJALENGKA - Pemkab Majalengka hingga saat ini dinilai belum memiliki keberpihakan terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Padahal, perlu ada regulasi konkret guna keberlangsungan UMKM, apalagi peluang adanya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) untuk mendongkrak pusat ekonomi dinilai cukup besar.

Hal itu diungkapkan, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Majalengka, Budi Victoriadi saat menjadi narasumber dalam diskusi di PWI Majalengka, Jumat (28/8/2020).

Menurutnya, saat ini pemerintah setempat memang telah mengeluarkan kebijakan terkait UMKM.

Namun, kebijakan itu tidak memiliki konsekuensi yang kuat.

"Kami butuh regulasi yang jelas. Pernah ke Asda dan Dewan, tapi sampai saat ini nggak ada kelanjutannya. Regulasi jangan basa-basi. Terbitkan SK, Perbut atau semacamnya. Jangan berupa SE," ujarnya.

Di Kabupaten Majalengka, jelas dia, UMKM sejatinya sudah mulai menggeliat.

Namun, seiring keberadaan BIJB keberlangsungan UMK itu cukup terancam, jika tidak ada regulasi jelas yang berpihak.

• Disuntik Vaksin Covid-19, Ridwan Kamil Merasa Nyut-nyutan Selama 5 Menit Lalu Terasa Kebas

• Cara Mengecek Dapat BLT UMKM Rp 2,4 Juta dari Pemerintah: Dapat SMS dari Bank Penyalur

Pasalnya, seiring menggeliatnya BIJB dipastilan akan datang investor-investor dengan modal besar.

"Ke depan, kalau nggak punya regulasi jelas, (UMKM) Majalangka mati. 1000 UMKM bersatu, memang kuat. Tapi kalau 1 gajah (investor) datang, (UMKM-UMKM) akan mati," ucap Budi.

Dirinya mengaku dalam perjalanannya, pihaknya tidak pernah diajak untuk berdiskusi oleh pemerintah, saat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan dunia usaha.

Padahal, masukan dari para pelaku usaha menjadi suatu keharusan saat mengeluarkan sebuah kebijakan.

"Tanyalah ke UMKM, sebelum membentuk regulasi itu, (pelalu UMKM) harus diajak (diskusi). Saya, Ketua Kadin aja nggak pernah diajak ngobrol," jelas dia.

Sementara, salah satu pelaku usaha di Kabupaten Majalengka, Tete Sukarsa menjelaskan salah satu bentuk keberpihakan pemerintah kepada UMKM, bisa dilakukan dengan cara mengakomodir produk mereka ke pasar modern.