Mahasiswa Asal Papua Aksi Jalanan di Bandung Suarakan Soal Kelanjutan Otonomi Khusus
Ia berpendapat, selama otsus diberikan ke Papua, jika dipersentasekan keberhasilannya, baru mencapai 40 persen.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha
TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG - Sekelompok mahasiswa asal Papua di Kota Bandung menggelar aksi damai di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika Bandung, Kamis (27/8/2020).
Dalam aksinya, mereka menyuarakan soal kelanjutan otonomi khusus (otsus) di Papua.
Pantauan Tribun, massa berjumlah sekira kurang dari 50 orang itu mengatasnamakan diri Forum Mahasiswa Primordial Jawa Barat.
Mereka membentangkan spanduk soal pelibatan mahasiswa Papua untuk membahas otsus Papua.
Seperti diketahui, otsus Papua berlaku 20 tahun setelah berlaku sejak 2001 lewat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua. Otsus akan berakhir pada 2021.
"Hari ini kami bersama teman-teman mahasiswa Papua ingin menyuarakan suara mahasiswa Papua di Bandung soal otonomi khusus supaya didengar pemerintah pusat. Pemerintah harus membuka ruang dialog untuk bahas otsus Papua," ujar Abdul Rohman, koordinator aksi.
• BREAKING NEWS Ngajak Main ke Kos-kosan Seorang Buruh di Majalengka Cabuli Gadis di Bawah Umur
• Hobi Berburu Janda Muda, Pria di Aceh Ini Manfaatkan Mereka untuk Jadi Bandar Sabu
• Jokowi Resmi Luncurkan BLT Rp 600 Ribu Bagi Karyawan Hari Ini, Total Baru 2,5 Juta Penerima
Ia berpendapat, selama otsus diberikan ke Papua, jika dipersentasekan keberhasilannya, baru mencapai 40 persen.
"Otsus Papua jilid II harus diperbaiki supaya lebih baik lagi. Kami tidak dalam posisi menolak, tapi otsus Papua harus diperbaiki. Salah satunya, membentuk lembaga independen yang mengawasi dan memastikan transparansi dana Otsus Papua," ucap dia.
Hal senada dikatakan Caseem Afni, peserta aksi. Ia mengatakan, otsus Papua penting untuk menjamin kehidupan warga Papua.
"Lanjutkan Otsus Papua Jilid II karena itu solusi pembangunan Papua dan Papua Barat, karena Otsus sangat penting dalam menjamin pendidikan, kesehatan dan infrastruktur daerah," ujarnya.
Hanya saja, kata dia, pelaksanaan Otsus Papua Jilid II nanti harus dilaksanakan dengan transparan. Termasuk harus melibatkan peran serta masyarakat Papua dan Papua Barat.
"Semangat kami konsisten mengawal agenda pembangunan Papua dan Papua Barat sebagai wujud kecintaan dalam mendorong pemerintah pusat dan daerah. Serta melibatkan seluruh unsur yang mewakili Papua dan Papua Barat," ujar dia.
Mereka mengakui bahwa saat ini ada dinamika terkait otsus terutama sekelompok elemen lain yang menolak otsus.
"Perbedaan pandangan tentang Otsus Papua itu sebuah dinamika sosial yang harus dihargai. Tapi kenyataannya Otsus Papua dan Papua Barat sangat dibutuhkan mengakomodasi kebutuhan pendidikan (beasiswa) Papua dan Papua Barat di dalam negeri maupun luar negeri," ucapnya.
