Desa Dadap Tolak Bansos Pemprov Jabar
Ketua RT di Desa Dadap Indramayu Ngaku Sering Diprotes Warga Karena Bantuan Tidak Tepat Sasaran
Padahal disebutkan Endi, dirinya sudah sering memperbaharui data penerima layak di wilayahnya.
Penulis: Handhika Rahman | Editor: Mumu Mujahidin
lihat foto
Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman
TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU - Sejumlah Ketua RT di Desa Dadap, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu tidak ingin mengambil risiko dengan menerima bantuan sosial (Bansos) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat jika penerimanya masih belum jelas.
Hal tersebut disampaikan Endi Ketua RT 2 RW 4 Desa Dadap kepada Tribuncirebon.com saat ditemui di kediamannya, Rabu (29/4/2020).
• Ini Alasan Kades Dadap Indramayu Tolak Bansos Pemprov Jabar, Nama Penerima Bantuan Belum Jelas
• BREAKING NEWS Desa Dadap Indramayu Tolak Bansos Pemprov Jabar, Karena Jumlah Penerima Sedikit
Endi mengaku sempat trauma dengan bantuan dari pemerintah sebelumnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak tepat sasaran dalam penyalurannya.
"Banyak masyarakat yang istilahnya punya gelang besar, antingnya besar tapi malah dapat bantuan, sedangkan warga jompo yang tinggal sebatangkara tidak dapat," ujar dia.
Padahal disebutkan Endi, dirinya sudah sering memperbaharui data penerima layak di wilayahnya.
Hanya saja, data yang keluar untuk mendapat bantuan selalu sama dengan data lama atau seperti tidak ada yang berubah.
"Namanya juga kehidupan kan siapa tau yang dulunya miskin sekarang jadi kaya, inginnya yang sudah kaya tidak usah lagi dapat bantuan," ujarnya.
Imbasnya, masyarakat menilai pemerintah desa berlaku tidak adil dalam menentukan penerima bantuan yang berujung pada polemik di masyarakat karena adanya kecemburuan sosial.
• Berbuka Puasa dengan Kurma, Inilah 15 Manfaat Buah Kurma Bagi Kesehatan, Cegah Penyakit Jantung
• UPDATE Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 260 Kasus Baru, Total 9.771, Pasien Sembuh 1.391
Hal ini yang membuatnya kerap menjadi sasaran warga.
Endi mengaku sering diomeli, dimarahi, dan lain sebagainya hanya karena bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.
"Kita yang di lapangan selalu dipencok istilahnya, dimarahi, selalu diomelin oleh masyarakat yang merasa tidak adil," ujar dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kuwu Desa Dadap, Asyriqin Syarif Wahadi memutuskan untuk menolak sementara bansos dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Alasannya karena jumlah kuota yang didapat sangat sedikit, yakni hanya 54 Kepala Keluarga.
"Dari jumlah 54 KK itu pun namanya belun dibuka oleh PT Pos Indonesia hingga hari ini siapa-siapanya. Ketidak transparan ini juga yang membuat kami kesulitan," ujar dia.
• PSBB Jakarta Mulai Membuahkan Hasil, Ada Penurunan Jumlah Kasus Per Hari, Ini Kata Anies Baswedan
• Jika Hingga Pelaksanaan Hari Ke-12 Kasus Covid-19 di Bandung Tidak Turun, PSBB Bisa Diperpanjang
"Dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah baru, bisa saja berbenturan atau bertumpang tindih dengan bantuan-bantuan yang lain," lanjut Asyriqin Syarif Wahadi.
Alasan Penolakan Bansos
Pemerintah Desa Dadap, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu khawatir kuota penerima bantuan sosial (Bansos) dari Provinsi Jawa Barat datanya bakal tumpang tindih dengan kuota program bantuan pemerintah lainnya.
Kuwu Desa Dadap, Asyriqin Syarif Wahadi mengatakan, hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa pihaknya menolak sementara bantuan provinsi tersebut.
• BREAKING NEWS Desa Dadap Indramayu Tolak Bansos Pemprov Jabar, Karena Jumlah Penerima Sedikit
• Banyak Data Tumpang Tindih, Kades di Majalengka Ini Mengaku Tak Dilibatkan dalam Pendataan Bansos
Selain itu, diketahui kuota penerima bansos di Desa Dadap yang awalnya sebanyak 405 kuota berubah menjadi 54 kuota menjadi alasan lain dari penolakan tersebut.
"Dari jumlah 54 KK itu pun namanya belun dibuka oleh PT Pos hingga hari ini siapa-siapanya. Ketidak transparan ini juga yang membuat kami kesulitan," ujar dia kepada Tribuncirebon.com saat ditemui di balai desa setempat, Rabu (24/4/2020).
"Dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah baru, bisa saja berbenturan atau bertumpang tindih dengan bantuan-bantuan yang lain," lanjut Asyriqin Syarif Wahadi.
Adapun penolakan bansos tersebut, disampaikan Asyriqin Syarif Wahadi dibuat berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat antara pihak desa dengan masing-masing RT dan RW.
Dirinya menjelaskan, Desa Dadap merupakan salah satu desa pada penduduk terpadat di Kabupaten Indramayu.
• PSBB Jakarta Mulai Membuahkan Hasil, Ada Penurunan Jumlah Kasus Per Hari, Ini Kata Anies Baswedan
• Berbuka Puasa dengan Kurma, Inilah 15 Manfaat Buah Kurma Bagi Kesehatan, Cegah Penyakit Jantung
Ada sekitar 5.000 KK dengan jiwa sebanyak 18.000 ribu warga di Desa Dadap, jika melihat realita di lapangan, semua warga di desa setempat terdampak ekonominya akibat pandemi Covid-19.
Bansos dari Provinsi Jawa Barat yang hanya sebesar 54 KK ditambah bantuan pemerintah lainnya jika ditotalkan pun dinilai tidak akan cukup untuk mengkover seluruh warga.
Imbasnya, dikhawatirkan akan menimbulkan polemik baru, yakni gejolak di masyarakat akibat adanya kecemburuan sosial antar warga.
"Kita ingin menjaga kerukunan, yang paling penting itu, karena banyak yang sudah terjadi sesama tetangga itu saling bertengkar karena ada yang namanya masuk dan ada juga yg tidak. Itu pernah terjadi di Desa Dadap," ujar dia.
Jumlah Penerima Sangat Sedikit
Penolakan terhadap batuan sosial (Bansos) dari Provinsi Jawa Barat juga terjadi di Desa Dadap, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu.
Kuwu Desa Dadap, Asyriqin Syarif Wahadi mengatakan, penolakan bansos tersebut dilakukan setelah pihaknya menggelar musyawarah dan mufakat bersama masing-masing RT dan RW.
"Kita untuk sementara ini menolak bantuan tahap 1 dari Pak Gubernur karena dari jumlah semula yang diberikan 255 kuota lalu ditambah ada tambahan sebanyak 150 kuota jadi total 405 kuota, namun yang keluar itu hanya 54 kepala keluarga (KK) saja," ujar dia kepada Tribuncirebon.com, Rabu (29/4/2020).
Asyriqin Syarif Wahadi menjelaskan, dari data yang timpang tersebut sangat dikhatirkan menimbulkan gejolak di masyarakat.
Masyarakat disebutkan dia, berharap mendapat bantuan karena jika melihat realita di lapangan secara keseluruhan merasakan dampak ekonomi akibat mewabahnya Covid-19.
"Dari 54 KK itu juga datanya belum dibuka sampai hari ini oleh pihak PT Pos, kita tidak tahu siapa saja yang bakal menerima," ujar dia.
• Kasus Orang Pembawa Virus di Indramayu Harus Jadi Contoh, Warga Diminta Jangan Bandel Ingin Mudik
• Doa Buka Puasa, Tulisan Arab dan Latin Beserta Artinya, Ini Tata Cara Berbuka Rasullah SAW
Dalam hal ini dirinya menjelaskan, jumlah warga yang mendapat bantuan di Desa Dadap sangat timpang dengan jumlah warga secara keseluruhan.
Disebutkan Asyriqin Syarif Wahadi, Desa Dadap merupakan salah satu desa dengan jumlah penduduk terpadat di Kabupaten Indramayu, yakni ada sekitar 5 ribu KK dengan total jiwa mencapai 18 ribu orang.
Sedangkan warga yang mendapat bantuan di Desa Dadap tercatat ada sebanyak 47 KK mendapat bantuan dari Blt Presiden, sebanyak 54 KK mendapat bantuan dari Bansos Gubernur Jawa Barat, sebanyak 60 KK mendapat bantuan dari Blt Bupati Indramayu, dan sekitar 397 KK mendapat bantuan dari Kementerian Desa melalui Dana Desa Dadap.
Atau dengan kata lain dari sekitar 5 ribu KK di Desa Dadap, hanya 558 KK saja yang mendapat bantuan.
• Manfaat Puasa Bagi Kesehatan Kita, Pelihara Kesehatan Jantung hingga Mengontrol Gula Darah
• Inilah 15 Manfaat Buah Kurma untuk Kesehatan, Cegah Penyakit Jantung hingga Obati Disfungsi Seksual
"Kita ingin menjaga kerukunan, yang paling penting itu, karena banyak yang sudah terjadi sesama tetangga itu saling bertengkar karena ada yang namanya masuk dan ada juga yg tidak. Itu pernah terjadi di Desa Dadap," ujar dia.
