Gubernur Jabar Ridwan Kamil: Jutaan Data KK Ternyata Ngaco, Bantuan Belum Datang Karena Masalah Data

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG - Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan bahwa dari data tentang penerima bantuan sosial ternyata terdapat 1,7 juta data Kepala Keluarga (KK) yang invalid alias ngaco. 

Karena bermasalah itulah, kata Kang Emil, sapaan akrabnya, bantuan belum juga datang ke daerah yang mengajukan.

"Jadi sebelum ada aparat di daerah yang marah-marah, silakan instrospeksi kenapa semangat mengisi nama warganya namun masih banyak tanpa alamat domisili atau nomor KTP atau NIK nya tidak ada," kata Kang Emil dalam unggahan di Facebooknya, Rabu (29/4/2020).

Pernyataan Kang Emil ini dikeluarkan menyusulnya munculnya protes-protes dari kepala desa di beberapa daerah. Sempat viral, Kades Jalan Cagak Subang Indra Zainal Alif yang memprotes persoalan bantuan sosial dan pendataan yang amburadul. Begitu pula Kades Ciwaru Sukabumi, Taufik, memprotes hal yang sama.

Menurut Kang Emil, saat pandemi covid-19 ini terjadi lompatan luar biasa dari sisi penerima bansos. Sebelum pandemi, warga yang dibantu bansos sebanyak 9 juta jiwa. Begitu pandemi, melompat menjadi 38 juta jiwa.

"Saat ini 63 persen warga Jawa Barat kelas menengah jatuh pada garis rawan miskin.

• Enam Hari Masa PSBB di Kota Bandung, Jumlah ODP, PDP, dan Positif Covid-19 Malah Naik

• Ada Wabah Covid-19, Jerinx SID Mengamuk di IG, Sama Sekali Tak Mau Percaya Pasien Mati karena Corona

• Tes PCR Pertama Negatif, Tenaga Medis Asal Majalengka Dinyatakan Terpapar Covid-19 di Tes Kedua

Berdasarkan data terakhir per 28 April 2020, menurut Kang Emil,  terdapat 9,4 juta KK yang dengan kerumitannya harus dibagi ke dalam 9 pintu bantuan.

Dari 9 pintu bantuan itu, lanjutnya, 2 pintu merupakan tanggung jawab Pemprov Jabar.

"Itulah kenapa provinsi Jawa Barat yang bertanggung jawab di 2 pintu dari 9 pintu bantuan, memilih turun duluan dari tanggal 15 April 2020 kepada yang warga datanya sudah bersih dan clear.

7 pintu bantuan lainnya adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah kota/kabupaten. Bantuan Kemensos mulai tanggal 20 April. Bantuan Kemen Desa baru mulai tgl 27 April," jelas Kang Emil.

Salurkan Bansos

Pemprov Jabar telah menyalurkan paket bantuan sosial (bansos) untuk 12 ribu keluarga warga terdampak Covid-19 di seluruh Jabar.

Pemerintah pun terus berupaya menyempurnakan keakuratan data penerima bantuan.

"Yang sudah disalurkan ada 12 ribuan keluarga dan yang dikembalikan ada 900-an. Mayoritas sudah banyak diterima atau 99 persen yang menerima dengan baik," kata Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil, di Gedung Sate, Rabu (28/4).

Kang Emil mengatakan pihaknya terus menyempurnakan data penerima bansos.

Di samping itu, penyaluran pun bansos dilakukan.

"Begitu banyak warga yang terdampak di Jabar. Dari target kami 40 persen, ternyata yang meminta bansos mencapai 63 persen dari jumlah penduduk yang mendekati 50 juta jiwa," katanya.

"63 persen data warga baru beres subuh tadi. Jadi untuk yang belum sedang dalam proses penyaluran," tambahnya.

• Ada Karyawan Positif Covid-19, Manajemen Mini Market di Antapani Tak Boleh PHK Karyawannya

• Berjemur di Bawah Sinar Matahari Dapat Tingkatkan Daya Tahan Tubuh, Ini Waktu Terbaik untuk Berjemur

Menurut Kang Emil, Pemerintah Provinsi Jabar hingga kini sudah mengeluarkan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun untuk penanggulangan Covid-19, meliputi bansos dan pengadaan alat kesehatan.

"Sudah Rp 1,2 triliun pencairan dari dana provinsi di antaranya untuk Bansos, pembelian alat kesehatan dan anggaran penugasan gugus tugas," ucapnya.

Bantuan sosial senilai Rp 500 ribu per keluarha dari Pemerintah Provinsi Jabar merupakan salah satu dari sembilan pintu bantuan kepada warga terdampak pandemi Covid-19.

Sembilan pintu itu adalah Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bansos dari presiden untuk perantau di Jabodetabek, Dana Desa (bagi kabupaten), Kartu Pra Kerja, bantuan tunai dari Kemensos, bansos provinsi, serta bansos dari kabupaten/kota.

• Ridwan Kamil Memperpanjang PSBB Bodebek 14 Hari, Berlaku Mulai Besok, Rabu 29 April 2020

• Maag Mengganggu Saat Puasa? Inilah Tips Berpuasa Bagi Penderita Maag, Simak Penjelasannya

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jabar menggagas Gerakan Nasi Bungkus atau Gasibu yang bertujuan untuk memastikan semua masyarakat Jabar dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya.

Meski begitu, bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah berbeda nilai, jenis, waktu penyebaran dan mekanismenya.

"Akan kita bantu, pintunya ada sembilan pertolongan, namun tanggung jawab kami ada di dua pintu yaitu bansos provinsi dan Gasibu. Sisanya bantuan dari pusat dan kota/ kabupaten," kata Kang Emil. 

Kades Protes

Puluhan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (APDESI) Kabupaten Sukabumi menggeruduk kantor Dinas Sosial untuk menanyakan data penerima bantuan sosial yang tidak sesuai.

"Kedatangan kami yaitu meminta Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi memverifikasi data penerima manfaat bansos karena saat ini datanya tidak jelas, "kata Ketua Apdesi Kabupaten Sukabumi, Deden Deni Wahyudin pada wartawan, di Kantor Dinsos Kabupaten Sukabumi, Cisaat, Selasa, (28/4/2020).

Menurutnya, data tersebut tidak valid dan bisa menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran sehingga berpotensi terjadi konflik di lingkungan masyarakat.

Adanya tumpang tindih data penerima bantuan BPNT, PKH dan bantuan pemprov jabar lanjut dia, masyarakat miskin baru (Misbar). Bahkan, masih terdapat data penerima bantuan yang saat ini sudah meninggal dunia. 

"Berdasarkan beberapa poin tersebut maka kami menuntut kewenangan agar pendataan bisa dilaksanakan oleh aparatur desa masing-masing," ucapnya 

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil survey dilapangan pihaknya menemukan cukup banyak data penerima manfaat yang sudah meninggal dunia.

"Setelah kami lakukan cek data by name by addres ditemukan hampir 50 persen data penerima bantuan itu sudah meninggal dunia, sehingga bantuan itu tidak akan tepat sasaran," kata dia.

• Bacalah Doa Setelah Sholat Tarawih dan Witir, Lengkap dengan Latin dan Arti Doa Kamilin

• Enam Hari Masa PSBB di Kota Bandung, Jumlah ODP, PDP, dan Positif Covid-19 Malah Naik

• Apoteker Ini Terkejut Saat Bocah Usia 8 Tahun Ingin Beli Viagra, Alasan Sebenarnya Bikin Terenyuh

Pihaknya meminta, pemerintah untuk segera menghentikan sementara kegiatan pendistribusian sembago bagi warga yang terdampak Covid-19, sebelum data penerima manfaat tersebut selesai diperbaiki. 

Viral 

Sebelumnya,  Viral di media sosial Facebook, seorang kepala desa (Kades) Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, membeberkan kekecewaannya terhadap pemerintah soal dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Dalam video yang diunggah akun facebook Panji Purnama hari Rabu (22/4/2020) pukul 19.19 kemarin, Kades Ciwaru Taopik Guntur Rochmi menyatakan secara jelas kekecewaannya.

"Yang terhormat bapak Presiden Republik Indonesia selaku pemangku kebijakan secara Nasional, yang terhormat bapak Gubernur Jawa Barat, yang terhormat bapak Bupati Sukabumi perkenalkan nama saya Taopik Guntur Rochmi salah satu kepala desa di Kecamatan Ciemas, Desa Ciwaru. Hari ini ingin menyampaikan salah satu bentuk perkeliruan dari sebuah pendataan yang sudah lama terjadi, yang dampaknya bisa kami rasakan hari ini, ketika hari ini kami dituntut untuk mendata berkaitan dengan bantuan-bantuan yang akan disalurkan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten akibat adanya salah satu wabah internasioan, wabah dunia yang hari juga dirasakan oleh Indonesia yaitu adanya dampak wabah virus corona," kata Taopik dalam video tersebut seperti dilihat Tribunjabar.id, Kamis (23/4/2020).

Dalam video tersebut, Taopik membeberkan adanya kekeliruan pendataan bantuan PKH, ada data warga yang double sehingga menerima ganda bantuan PKH, dalam video tersebut ia juga memperlihatkan adanya nomer induk kependudukan (NIK) yang double tetapi dengan nama yang sama.

Bahkan, ia mengatakan ada RT RW yang dibunuh warga akibat kekeliruan data penerima bantuan PKH.

"Biarkan suara kebenaran itu menggelegar demi kebaikan dan kebenaran sebuah perogram yang hari ini kita tahu dan jangan tutup mata, tutup telinga bahwa program PKH, BNPT sudah jadi ranah program bisnis yang dilakukan para oknum-oknum tertentu yang bertugas mengurusi perogram tersebut, termasuk didalam sudah banyak oknum pendamping PKH banyak terlibat didalam bisnis perogram tersebut," kata Taopik kepada Tribunjabar.id melalui pesan singkat, Kamis (23/4/2020). (*)