Minggu, 12 April 2026
Superhub Kota Cirebon
Selamat Datang Di SuperHub Pemerintah Kota Cirebon

Data Penerima Bantuan Terdampak Covid-19 Disebut Tak Valid, Anggota DPRD Kuningan Beri Kritikan

Rencana pemberian bantuan kepada warga akibat dampak pandemi Covid-19 mendapat tanggapan dari Anggota DPRD, Kuningan.

Penulis: Ahmad Ripai | Editor: Mutiara Suci Erlanti
Kontributor Tribuncirebon.com/Ahmad Ripai
Anggota DPRD Kuningan, Susanto 

Laporan Kontributor Kuningan, Ahmad Ripai

TRIBUNCIREBON.COM,KUNINGAN – Rencana pemberian bantuan kepada warga akibat dampak pandemi Covid-19 mendapat tanggapan dari Anggota DPRD, Kuningan.

Pasalnya, penerima bantuan terutama dari Provinsi Jabar datanya tidak valid.

”Masa orang meninggal dapat bantuan?,” ungkap Susanto, Senin (20/04/2020).

VIDEO - Mak Minah Janda 70 Tahun di Garut Tinggal di Rumah Reyot Nyaris Roboh Tapi Tak Mengeluh

Padahal, kata Susanto, usai menerima informasi dari sejumlah desa di kuningan, Pengajuan segera dilakukan namun datanya tidak sesuai alias pihak provinsi diduga menggunakan data lama yang sudah kadaluarsa.

Melihat dan merasakan keluhan sejumlah Kepala Desa, Susanto mengatakan, ini tidak menutup kemungkinan akan menjadi pemantik dan membuat warga di setiap desa tidak percaya kepada pemerintah desa.

”Mending kalau sebatas tidak percaya, namun jika lebih dari demikian. Apa yang akan di lakukan pemerintah untuk mereda persoalan tersebut. Ini masalahnya mengenai kehidupan dan isi perut,” ujar dia didampingi Petugas Linmas saat berada di Kantor Desa Ciherang, Kecamatan Kadugede, Kuningan.

Politisi PKB daerah pilihan IV ini mengatakan, pemerintah provinsi seharusnya cermat dalam mengambil kebijakan di masa pandemi Covid-19.

Hotel Santika Cirebon Tetap Beroperasi, Namun Terapkan Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19

Update Kasus Covid-19 di Kuningan, Senin 20 April 2020, PDP Total 72 Orang

“Sebab dampak pandemik covid 19, tidak bisa terhindari dari lingkungan masyarakat beragam sector. Ya, dalam kebijakan ini jangan lempar batu sembunyi tanganlah,” ungkapnya.

Tidak hanya bantuan provinsi yang dianggap ‘tulis punggung’ Susanto pun mengrkitik kebijakan pemerintah daerah kuningan.

Terlebih ketika mengetahui alokasi bantuan melalui Dinas Sosial jumlahnya pukul rata.

“Masa untuk bantuan hanya diberikan kepada 60 kepala keluarga per desa,” ujarnya.

Hal ini jelas bisa menimbulkan ketidakpercayaan kepada pemdes dari masyarakatnya sendiri.

“Terlebih ketika beberapa desa lain itu memiliki banyak penduduk di desanya, “ ujarnya.

Melihat kerja perangkat tentu menaruh kasihan, karena mereka (perangkat Desa) lelah melakukan pendataan untuk mensinkronkan dengan data warganya yang akan didaftarkan sebagai calon penerima.

Geoffrey Castillion Sedang di Belanda, Ini Kegiatan yang Dilakukannya Supaya Terhindar dari Corona

“Mereka melakuan ini semua demi kondusifitas lingkungan. Selain itu, tindakan mereka tentu bagus untuk menghindari tumpang tindih warga calon penerima nanti,” ujarnya.

Sumber: Tribun Cirebon
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved