Data Penerima Bantuan Terdampak Covid-19 Disebut Tak Valid, Anggota DPRD Kuningan Beri Kritikan

Sebab bantuan pemerintah seperti bantuan Pemerintah non tunai (BPTN) Program Keluarga Harapan (PKH).

“Tidak menutup kemunginan, datanya itu itu juga,” ungkapnya.

Sementara, Kades Ciherang Kecamata Kadugede yakni Masjda mengatakan, data pengajuan provisi yang di realisasi itu sebanyak 130.

“Sementara ada sebanyak 20 data yang masuk warga telah meninggal,” ungkapnya.

Hal serupa dikatakan Ny Oom kebetulan sebagai Kepala Desa Sindangjawa, Kecamatan Kadugede, untuk pengajuan calon penerima bantuan dari provinsi yang di realisasi hanya sebanya 19 warga dan masuk data yang sudah meninggal ada 6 orang.

“Pengajuan sebelumnya sebanyak 254 orang,” ungkapnya.

Oom mengataan, jumlah calon penerima bantuan dari pemkab Kuningan memang rata dengan setiap desa se-kuningan

. “Tercatat calon penerima bantuan pemda itu sebanyak 60 orang dari jumlah pengajuan sebanyak 286 orang. Kemudian untuk sebanyak 185 orang, itu akan di beri bantuan bersumber anggaran dari pemdes,” ujarnya.

• Ada PSBB, 16 Gay Digerebek saat Asyik Mandi Bersama di Pemandian Air Panas pada Dini Hari

Terpisah Kepala Desa Linggasana, Henny Rosdiana kepada Tribuncirebon.com mengatakan, pihaknya sampai saat ini belum menerima data jumlah penerima.

“Meski teman kades ada sudah menerima. Namun sampai saat ini, kita lagi lakukan pendataan untuk di ajukan,” ujarnya.

Dia mengatakan, calon penerima bantuan dari provinsi, kabupaten sekligus dari desa.

“Ini bukan kepada warga miskin saja. Melainkan bantuan yang digulirkan ini, untuk semua warga terdampak dari pandemi Covid-19,” katanya.

Lantas, kata Henny yang juga pengurus Asosiasi Perangakat Desa Seluruh Indonesia ( Apdesi) sangat prihatin dengan kebijakan yang menuai beragama celotehan dari kalangan masyaakat.

“Kita akan berusaha untuk melakukan pembagian secara adil dan merata bagi warga dampak Covid-19 ini,” ungkapnya. (*)