Virus Corona Mewabah

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Godog Rencana Kemungkinan Jawa Barat Lockdown, tapi. . .

Meski begitu, Emil, begitu Ridwan Kamil biasa disapa, mengatakan tetap menyerahkan keputusannya kepada pemerintah pusat.

Editor: Fauzie Pradita Abbas
ISTIMEWA
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di acara GovInsider Innovation Awards 2019 di markas Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Asia Pasifik Bangkok, Thailand, Rabu (16/10/19). 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mengkaji dan mempersiapkan kemungkinan pemberlakuan karantina total (lockdown) di Jabar.

//

Opsi karantina total terus dikaji sebagai upaya mempercepat meredanya epidemi corona (Covid-19).

"Opsi lockdown atau karantina wilayah khususnya untuk zona merah ini sedang kami bahas. Besok akan dirampungkan," ujar Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, di Gedung Pakuan Bandung, Minggu (29/3/2020).

Meski begitu, Emil, begitu Ridwan Kamil biasa disapa, mengatakan tetap menyerahkan keputusannya kepada pemerintah pusat.

"Saya selalu koordinasi dengan Pak Doni Monardo (Kepala Gugus Tugas Penanganan Covid-19) untuk meminta izin. Jadi, tidak boleh ada daerah yang melalukan lockdown tanpa izin pemerintah pusat," ucapnya.

Ibu-ibu di Sukabumi Mengamuk, Bank Keliling Tetap Menagih di Tengah Musibah Wabah Virus Corona

Ada Wabah Virus Corona, Ribuan Tukang Cukur Asgar Pulang Kampung ke Garut, Bakal Dites Kesehatan

Gerebek Rekan Sesama Kades Sedang Selingkuh, Kades di Wonogiri Ini Merasa Serba Salah

Meski demikian, Emil memahami jika di sejumlah tempat di Jabar, karantina lokal mulai dilakukan di tingkat RT, RW, kelurahan, atau kecamatan.

"Jika dalam rangka menjaga keselamatan warga para lurah, RW, dan RT melakukan karantina kewilayahan, saya kira argumentasi itu bisa diterima. Yang level kota, kabupaten, dan provinsi itulah yang harus mendapat izin dari pemerintah pusat," ujarnya.

Tentang larangan mudik, Emil menginstruksikan agar para ketua RT dan RW mendata warganya yang sudah telanjur pulang.

Hal itu dilakukan agar individu yang baru mudik melakukan isolasi mandiri selama 14 hari karena berstatus sebagai orang dalam pemantauan (ODP).

"Banyaknya pemudik akan mempersulit pengaturan kami yang sudah kami maksimalkan di warga setempat. Kalau ditambah lagi dengan warga mudik yang kami tidak tahu history kesehatannya dan datang dari daerah pusat pandemi seperti Jakarta, ini menyulitkan," katanya.

Emil menambahkan, Pemprov Jabar masih melakukan tes masif untuk memetakan persebaran dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Menurut Emil, pihak kepolisian sudah lebih ketat menjaga wilayah Jabar dari hal-hal yang meresahkan dan membahayakan kesehatan masyarakat, seperti menangani para pemudik dan membubarkan kerumunan warga.

Sebab, respons terhadap anjuran bekerja di rumah dan social distancing ternyata belum dilakukan masyarakat secara maksimal.

"Waktu dites akan ada lockdown itu, reaksi dari masyarakat ternyata biasa-biasa saja. Tapi, poinnya adalah persiapan ke arah sana sedang kami lakukan," tuturnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved