Kades Se Kuningan Demo
Demo Para Kades se-Kuningan di DPRD, Kacab BPJS: Ini Soal Perubahan Sistem Pembayaran
Budi menerangkan, perubahan itu berdasar atas perintah Peraturan Menteri Dalam Negeri yang turun awal tahun kemarin
Penulis: Ahmad Ripai | Editor: Machmud Mubarok
lihat foto
Laporan Kontributor Kuningan, Ahmad Ripai
TRIBUNCIREBON.COM, KUNINGAN - Para kepala desa dan pamong desa se-Kuningan menggelar demo di depan DPRD Kuningan, Senin (9/3/2020). Mereka menuntut penjelasan soal penonaktifan kartu BPJS Kesehatan mereka.
Di tengah berlangsungnya aksi perangkat desa itu, Kepala Cabang BPJS Cirebon, Budi Setiawan menjelaskan, penonaktifan kartu BPJS itu bukan kesalahan dari pihak pelaksana di masing–masing daerah.
”Melainkan adanya perubahan sistem dalam aplikasi pembayaran,” kata Budi saat menyampaikan penjelasan kepada peserta audensi yang dipimpin Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy di aula DPRD Kuningan, Senin, (9/03/2020).
Budi menerangkan, perubahan itu berdasar atas perintah Peraturan Menteri Dalam Negeri yang turun awal tahun kemarin. “Sebenarnya, kita sudah sosialisasikan sebelumnya,” jelas dia.
Diberitakan sebelumnya, ratusan Kepala Desa dan Pamong Desa menggelar aksi demo di halaman kantor DPRD Kuningan, Senin (9/3/2020).
Menurut salah seorang Pamong Desa, aksi mereka tersebut menuntut pengaktifan kartu BPJS.
"Kami mendesak kepada anggota dewan bisa bekerja. Terutama dalam aktivasi BPJS untuk kebutuhan masyarakat semua," ucap Ade, Pamong Desa Margasari, Kecamatan Luragung.
Ade menyebutkan, pihak BPJS seharusnya tidak sepihak menonaktifkan kepesertaan mereka, para kades.
Adapun menurutnya, pihak BPJS sama sekali tak mensosialisasikan peraturan soal nonaktif-nya kartu BPJS para kades.
"Ketidakaktifan kartu BPJS kami miliki itu jelas sepihak, mana dan kapan mereka melakukan sosialisasi,"
Disamping itu, para kades juga menuntut paksa kepada anggota dewan, untuk memberikan jawaban dan kepastian.
"Tolong pak dewan, usahakan BPJS untuk mengaktifkan kartu kami semua,"katanya.
Ancam Tak Setor Pajak
Massa aksi kepala desa dan pamong desa yang tergabung dalam Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kuningan mengancam tak menyetorkan uang pajak dari setiap warga. Hal itu terjadi, jika pemerintah daerah tidak bisa mengaktivasi kartu BPJS bagi perangkat desa.
