Polemik Laut Natuna
GERAM, Susi Pudjiastuti Minta Pemerintah Tegas Lakukan Ini, Soal Polemik Laut Natuna Dengan China
Susi Pudjiastuti meminta pemerintah membedakan mana investasi, pencurian, dan pesahabatan antarnegara.
lihat foto
Sebelumnya Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto memastikan, adanya penangkapan tiga kapal asing asal China yang melalui ZEE Perairan Natuna di Kepulauan Riau, tidak akan menghambat investasi dengan China.
"Kita cool saja, kita santai," ucapnya Prabowo.
Namun, persoalan adanya tiga kapal asing asal China tersebut, pihaknya masih membahas untuk mencari suatu solusi dengan kementerian lain. Termasuk berkoordinasi dengan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
• Pernyataan Prabowo dan Menlu Retno Marsudi Terkait Polemik Laut Natuna, Tolak Kleim Sepihak China
• Hutang Perum Bulog Membekak Hingga Rp 28 Triliun, DPR: Harus Ada Upaya Penyelamatan
• Saffron Rempah Termahal di Dunia, Bermanfaat Menyembuhakan Berbagai Penyakit, Diabetes dan Lainnya
Sebagai informasi, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan kembali berhasil mengamankan tiga kapal ikan asing (KIA) asal China perairan Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.
Kapal ilegal fishing itu antara lain, KP Orca 03, KP Hiu Macan 01,dan KP Hiu 11. Saat ini, ketiga kapal tersebut sudah dibawa ke pangkalan PSDKP Pontianak, Kalimantan Barat yang merupakan lokasi terdekat dari Pulau Laut dari pada PSDKP pangkalan Batam, Kepri.
Kepala Seksi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran PSDKP pangkalan Batam Muhamad Syamsu Rokhman, melalui telepon mengatakan, saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan pemantauan.
Bahkan, saat pertama kali nelayan Natuna melaporkan mulai maraknya KIA masuk ke perairan Natuna untuk melakukan pencurian ikan, kapal pengawasan perikanan langsung turun ke lokasi yang dimaksud.
Indonesia tolak klaim China
Pemerintah Indonesia menegaskan tidak akan pernah mengakui nine dash line yang diklaim oleh China. Hal itu sudah ditegaskan Menteri Luar Negeri Retno Marsuadi.
"Indonesia tidak pernah akan mengakui nine-dash line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok. Karena tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama Unclos 1982," kata Retno beberapa waktu lalu.
Dalam pernyataannya, Retno pun menekankan bahwa adanya pelanggaran kapal-kapal China di wilayah ZEE Indonesia. Kemenlu juga memanggil Duta Besar China di Jakarta dan menyampaikan protes kerasnya.
"Kemlu telah memanggil Dubes RRT di Jakarta dan menyampaikan protes keras terhadap kejadian tersebut. Nota diplomatik protes juga telah disampaikan," demikian pernyataan Kemenlu.
Kemenlu menyebutkan, Dubes China mencatat protes yang dilayangkan untuk segera diteruskan ke Beijing.
• Sering Kedatangan Almarhum Olga Syahputra di Dalam Mimpi, Begini Pengakuan Jessica Iskandar
• 20.000 Ton Beras di Gudang Bulog Indramayu Dibuang, Salah Satunya Akibat Tersendat Penyaluran
• KISAH Armanah Ibu Tunanetra Lolos Dari Longsor, Digendong Anak 3 Jam Hingga Tercebur Lumpur
Baik Indonesia maupun China merupakan bagian dari itu sehingga harus saling menghormati wilayah kedaulatan satu sama lain.
"Menegaskan kembali bahwa Indonesia tidak memiliki overlapping jurisdiction dengan RRT (China). Indonesia tidak akan pernah mengakui 9 dash-line RRT, karena penarikan garis tersebut bertentangan dengan UNCLOS sebagaimana diputuskan melalui Ruling Tribunal UNCLOS tahun 2016," demikian Kemenlu.
Menyikapi hal ini, Kemenlu akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti TNI, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla). (Kompas.com/ Muhammad Idris)
Artikel ini telah tayang di Tribunmataram.com dengan judul Susi Pudjiastuti Geram Kapal China Mendaulat Laut Natuna, Menhan Prabowo : Kita Cool Saja, Santai
