Menteri Agama Tak Diundang Dalam Puncak Acara Hari Santri Nasional, PWNU Jatim: Dia Bukan Santri

Pihaknya juga mengaku tidak pernah melihat pensiunan TNI itu mengenakan sarung. Dia juga memastikan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki kartu santr

Editor: Machmud Mubarok
(KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIM)
Jenderal (Purn) Fachrul Razi ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Menteri Agama. 

Menurut Robikin, para kiai paham bahwa Kemenag harus berada di garda depan dalam mengatasi radikalisme berbasis agama.

Namun sayangnya, pemilihan pemimpin Kemenag tak sesuai dengan yang diharapkan dalam membentengi NKRI dari ajaran radikalisme.

"Para kiai sudah lama merisaukan fenomena terjadinya pendangkalan pemahaman agama yang ditandai merebaknya sikap intoleran. Lebih tragis lagi, bahkan sikap ekstrem dengan mengatasnamakan agama. Semua di luar kelompoknya kafir dan halal darahnya. Teror adalah di antara ujung pemahaman keagamaan yang keliru seperti ini," katanya.

Karena dampak dari radikalisme itu sangat membahayakan, kata Robikin, maka secara kelembagaan, NU sudah mengantisipasi dan mengingatkannya jauh-jauh hari.

"Bahkan NU menyatakan Indonesia sudah kategori darurat radikalisme, di samping darurat narkoba dan LGBT," tandas Robikin.

Prostitusi Online Tawarkan Perawan Rp 20 Juta Terungkap, Modus Pakai Kapsul Berdarah Dalam Vagina

Ekspresi Mata Terpejam Agnez Mo Saat Leher Disosor Dancer Pria Curi Perhatian, Sule Sampai Komentar

Diberitakan Kompas.com, Jenderal (purn) Fachrul Razi ditunjuk oleh Presiden Jokowi menjadi Menteri Agama dalam kabinet periode 2019-2024.

Dia dilantik pada Rabu (23/10/2019) di Istana Kepresidenan, Jakarta. Fachrul Razi menggantikan Lukman Hakim Saifuddin yang merupakan politisi PPP.

Pesan Presiden

Presiden Joko Widodo menyampaikan tujuh pesan kepada para menterinya yang akan duduk dalam Kabinet Indonesia Maju. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat memperkenalkan seluruh anggota kabinet di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 23 Oktober 2019.

Pertama, secara tegas Presiden meminta para menterinya untuk tidak korupsi.

"Pertama, jangan korupsi. Menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi," kata Joko Widodo melalui siaran pers yang diterima dari Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden.

Kedua, katanya, tidak ada visi misi menteri. "Yang ada hanya visi misi Presiden dan Wakil Presiden," kata Presiden.

Ketiga, Presiden Jokowi meminta para menterinya untuk kerja cepat, kerja keras, dan kerja produktif. Keempat, Presiden tidak ingin menterinya terjebak pada rutinitas yang monoton.

Kelima, Presiden ingin para menterinya bekerja dengan berorientasi pada hasil nyata.

"Kemarin dalam pelantikan sudah saya sampaikan, tugas kami tidak hanya menjamin 'sent', tetapi 'delivered'," ujar Presiden.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved