Selasa, 14 April 2026
Superhub Kota Cirebon
Selamat Datang Di SuperHub Pemerintah Kota Cirebon

Satu Tahun Ridwan Kamil

Satu Tahun Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Pimpin Jabar, Ada yang Memuji, tapi yang Kritik Keras pun Banyak

Pasangan Ridwan Kamil - Uu Ruzhanul Ulum genap satu tahun menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat.

Editor: Fauzie Pradita Abbas
jabarprov.go.id
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum 

Seperti revitalisasi alun-alun di sejumlah daerah dan Sungai Kalimalang Bekasi.

"Pangandaran juga yang katanya mau dibikin kayak Hawaii baru fondasi, Kalimalang tidak jelas," kata dia.

"Kalau tahu Kalimalang itu bukan kewenangan provinsi kenapa sudah digadang-gadang di sosial media, pakai gambar segala. Jangankan dibangun, produk unggulan kini terbengkalai," lanjut Asep.

Bikin Polemik

Asep justru melihat performa kinerja setahun Ridwan Kamil dan Uu cenderung banyak memunculkan polemik seperti Taman Dilan, pemindahan pusat pemerintahan, hingga komunikasi dengan DPRD yang ia rasa tersumbat.

Ia mengatakan, urusan komunikasi dan koordinasi harusnya pada enam bulan pertama sudah tuntas.

Asep Wahyuwijaya
Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Demokrat Asep Wahyuwijaya

Ini agar selanjutnya pemerintah dan DPRD bisa melakukan akselerasi program secara bersama dengan maksimal.

"Ini sudah satu tahun, dia menutupnya dengan polemik," jelas Asep.

Sementara itu anggota DPRD Jabar dari fraksi Partai Gerindra Daddy Rohanandi mengkritisi soal serapan anggaran yang masih minim serta proses lelang yang dikerjakan menjelang akhir tahun.

"Ini penyakit menahun, siklus seperti itu. Curva S disebutnya. Serapan itu selalu baik di ujung (akhir tahun). Salah satunya karena kontrak (lelang) yang bergeser harusnya Maret-April ini Juni atau Juli," ujarnya.

Menurut dia, hal itu sangat disayangkan mengingat Pemprov Jabar kerap meminta DPRD cepat dalam mengambil keputusan.

"Artinya ada banyak faktor. Kontrak mulai kapan, kenapa bisa terlambat, padahal dewan dikejar untuk ketok palu secepatnya. Itu pertanyaan buat kami. Soal tender, mundur alasannya termin, artinya berarti perencanaan kita tidak bagus," paparnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berkilah bahwa tolak ukur kinerjanya baru bisa dilihat pada akhir tahun di mana sejumlah proyek strategis dimulai.

Minta Dinilai Lewat Proyek Strategis

Ridwan Kamil dan Atalia saat memulai konvoi bersama puluhan pengendara motor Gojek di depan Masjid Al Muttaqin Gedung Sate, Kota Bandung, Sabtu (25/5/2019).
Ridwan Kamil dan Atalia saat memulai konvoi bersama puluhan pengendara motor Gojek di depan Masjid Al Muttaqin Gedung Sate, Kota Bandung, Sabtu (25/5/2019). (Tribun Jabar/Fasko Dehotman)

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menanggapi kritikan anggota DPRD Jabar terkait satu tahun memimpin Jawa Barat.

Menurut Ridwan Kamil, Ridwan Kamil banyak proyek yang dikerjakan masih berjalan hingga Desember 2019 sementara satu tahun pemerintahan dia memang di bulan September 2019.

“Jadi kalau menilai setahun saya melalui proyek strategis, agak kurang fair karena proyeknya lagi setengah matang,” katanya.

Emil meminta agar fair, penilaian kinerjanya dilihat setelah Desember karena program-program terutama fisik rata-rata sudah tereksekusi.

“Bukan di tengah jalan, makanya saya bilang kepemimpinan saya ini lebih fokus pada peletakan fondasi reformasi. Panennya belum terjadi tapi bercocok tanam dengan cara yang baik dan pilihan yang baik sudah dimulai,” tuturnya.

Menurutnya program seperti penataan alun-alun Majalengka, Cirebon dan kawasan pantai Pangandaran sudah konstruksi.

“Coba pertanyaan ini dimunculkan Januari 2020 saya bisa jawab dengan leluasa,” ujarnya.

Seperti diketahui, anggota DPRD Jabar dari Fraksi Demokrat Asep Wahyuwijaya mengatakan pihaknya belum melihat bukti hasil dari visi misi Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul selama menjabat setahun sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar. Padahal, katanya, gubernur yang akrab disapa Emil ini memiliki kesempatan mengelola dua kali anggaran.

“Wujud legacy awal belum terlihat. Dua kesempatan mengelola APBD 2018 dan APBD 2019 tidak dimanfaatkan untuk membuat akselerasi,” katanya saat dihubungi Jumat (6/9/2019).

Pihaknya memahami dalam APBD 2018 Emil hanya memiliki porsi 30 persen memasukkan visi dan misinya, mengingat pembahasan anggaran tersebut sudah berjalan di era Ahmad Heryawan.

“Tapi kalau 2019 kan full kewenanganya, kalau jadinya Bandros (bus wisata), Kolecer (perpustakaan) itu tidak sebanding sebagai sebuah icon produk unggulan,” katanya.

Menurutnya, kondisi ini berbanding terbalik dengan masalah banyaknya polemik yang muncul dari Emil sendiri. Asep menunjuk polemik pemindahan pusat pemerintahan Jawa Barat, isu pemekaran daerah, hingga komunikasi dengan DPRD.

“Urusan komunikasi dan koordinasi harusnya 6 bulan pertama sudah tuntas agar selanjutnya kita bisa melakukan akselerasi program secara bersama dengan maksimal. Ini sudah 1 tahun, dia menutupnya dengan polemik,” ujarnya.

Asep juga mengkritisi sejumlah program unggulan yang awalnya memukau namun kedodoran dalam eksekusi. Revitalisasi alun-alun di sejumlah daerah, pembenahan Kalimalang di Bekasi hingga penataan Pangandaran menurutnya menjadi contoh kegagalan eksekusi.

“Pangandaran yang katanya mau dibikin kayak Hawaii baru fondasi, Kalimalang tidak jelas. Kalau tahu (Kalimalang) itu bukan kewenangan provinsi di awal kenapa sudah digadang-gadang di sosial media, pakai gambar segala. Jangankan dibangun, produk unggulan kini terbengkalai,” katanya.

Asep mengatakan pencapaian satu tahun ini harus menjadi catatan penting bagi Emil, Uu, Dewan dan seluruh pihak. Asep menekankan, Emil dan jajarannya boleh saja membanggakan capaian program dan beralasan dengan mepetnya eksekusi anggaran.

Halaman 4/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved