Satu Tahun Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Pimpin Jabar, Ada yang Memuji, tapi yang Kritik Keras pun Banyak

TRIBUNCIREBON.COM - Pasangan Ridwan Kamil - Uu Ruzhanul Ulum genap satu tahun menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat.

Meski berbagai inovasi gebrakan dan program pembangunan telah dilakukan demi terwujudnya Jabar Juara Lahir Batin, hal itu dinilai belum memenuhi ekspekstasi masyarakat.

Kedua sosok yang akrab disapa 'Rindu' tersebut diminta berkeja lebih rajin agar kesejahteraan masyarakat Jawa Barat lebih baik.

Salah seorang warga Kebon Kangkung, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, Dadang Muhtar (43) menilai kinerja Ridwan Kamil - Uu Ruzhanul Ulum belum berdampak signifikan bagi perubahan Jabar, khususnya di Kota Bandung.

Meski demikian dirinya memaklumi hal tersebut, sebab hadirnya sebuah perubahan membutuhkan proses yang tidak instan.

"Yang saya lihat kinerja keduanya memang belum dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Jawa Barat, soalnya butuh proses yang engga gampang juga.

Tapi setidaknya telah ada upaya menuju perubahan, khususnya yang dilakukan Pak Gubernur (Ridwan Kamil), yaitu mengadopsi beberapa program yang dimilikinya saat menjabat sebagai Wali Kota Bandung dan diaplikasikan di beberapa daerah di Jawa Barat, seperti program layad rawad dan kredit mesra," ujarnya saat ditemui di Taman Superhero, Jalan Cihapit, Kota Bandung, Jumat (6/9/2019).

Menurutnya, kedua program tersebut cukup berhasil diterapkan, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan.

Sedangkan pembangunan infrastuktur, dirinya mengapresiasi rencana pria yang akrab disapa Kang Emil dalam membangun salah satu destinasi wisata favorit warga Jabar, yaitu Pangandaran.

"Kalau infrastuktur saya paling suka sama konsep pembangunan Pangandaran, karena bila ditata oleh Kang Emil hasilnya akan jauh lebih baik," ucapnya.

Hal senada disampaikan Asep Rahmat Saifullah (30) warga Cianjur yang tinggal di kawasan Cicadas, Kota Bandung menilai, dengan latar belakang arsitektur perencanaan kota yang dimiliki oleh Ridwan Kamil, akan mampu memberikan warna baru dari wajah Provinsi Jawa Barat.

Namun hal itu perlu proses, terlebih pasangan Rindu masih memiliki sisa waktu hingga empat tahun kedepan untuk melakukan berbagai perubahan.

"Biarpun sudah setahun berjalan dan belum ada gebrakan signifikan yang dilihat  masyarakat Jabar, tapi saya masih yakin terhadap kinerja kepemimpinan Kang Emil dan Kang Uu akan bisa memberikan perubahan berbeda bagi Jabar, karena kurun waktu setahun tidak bisa menjadi patokan sukses atau gagalnya kepemimpinan sebuah pemerintah," ucapnya saat ditemui di salah satu kios makanan di Jalan Sukabumi, Kota Bandung.

Sementara itu, Arif Rahman (39) warga Tasikmalaya, yang tinggal di Jalan Purwakarta, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, berharap keberhasilan Ridwan Kamil dalam membangun Kota Bandung dapat ditularkannya dalam membangun daerah lainnya di Jawa Barat.

• SDN Kalianyar 2 Krangkeng Indramayu Makin Tak Laku, Bangunan Sudah Reyot, Bantuan Tak Kunjung Datang

• Atlet Difabel Majalengka Tak Punya Duit Mau Ikut Kejuaraan Bergengsi, Merasa Tak Diperhatikan Pemkab

• Pria Ini Siksa Anak Tiri Sampai Tewas, Gara-gara Rumah Berantakan, Bocah Sempat Dimasukan ke Karung

Sebab dengan posisinya kini sebagai seorang Gubernur, akan memberikan keleluasaan dalam melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat.

"Harusnya dengan sekarang menjabat sebagai Gubernur, kang Emil bisa lebih mudah membuat perencanaan bagi wilayahnya, karena bisa berhungan langsung dengan pemerintah pusat.

Mudah-mudahan dengan peluang itu bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan juga cita-cita masyarakat Jawa Barat," katanya.

Pengamat: Baru Sederet Peluncuran Program

Pakar pemerintahan dari Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf, menilai hal-hal yang baru dikerjakan pasangan ini selama setahun adalah sederet peluncuran program, layaknya peletakan batu pertama ketika membuat sebuah bangunan terencana.

Asep mengatakan memang pada dasarnya tidak fair jika berharap banyak hasil dari satu tahun kepemimpinan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum yang dilantik 5 September 2018.

Sebab evaluasi kinerja keseluruhan barulah dapat dilakukan setelah lima tahun menjabat.

• DETIK-DETIK Bus Primajasa Seruduk Mobil Elf di GT Cikamuning, 7 Orang Dilarikan ke Rumah Sakit

Asep menilai untuk tahun pertama ini, berbagai perencanaan yang disusun gubernur yang akrab disapa Emil ini untuk membangun Jabar sampai empat tahun ke depan sudah tertata dengan baik.

"Jadi di tahun-tahun selanjutnya, konsep-konsep yang arahnya ke penjabaran dan pelaksanaan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) itu, yang sekarang ditata betul, dilaksanakan. Di pemerintahan, birokrasi yang bersih, profesional dan responsif, sudah mulai diterapkan," ujar Asep melalui ponsel, Jumat (6/9/2019).

Setelah perencanaan tertata, menurut Asep Warlan Yusuf, selanjutnya akan memuluskan berbagai program yang berkaitan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Di antaranya mengenai pembangunan infrastruktur dan pembangunan desa melalui Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).

"Nah, itu akan dieksekusi pada 2020. Nanti akan terasa betul nanti 2020 di APBD murni. Memang kalau setahun ini kebanyakan baru perencanaan, toh pembangunan tidak bisa dilaksanakan begitu saja," kata dia.

Dengan demikian, Asep menilai perencanaan desain awal yang telah dilakukan Emil satu terakhir ini mampu melebihi ekpetasi. Sebab Emil dinilai sudah mencermati betul penjabaran RPJMD dalam bentuk yang lebih konkrit.

"Mudah-mudahan dalam empat tahun ke depan banyak yang direalisasikan," katanya.

Asep mengatakan jargon Jabar Juara yang kerap digaungkan oleh Emil harus selaras dengan kemajuan di kabupaten dan kota di Jawa Barat. Artinya, setiap daerah harus merasa diajak untuk menjadi juara.

"Nah, ke depannya juga, bagaimana ini menyelaraskan dengan kabupaten kota. Karena tidak bisa mengklaim dirinya juara tapi hanya provinsi saja yang merasa mendapatkan kesuksesan itu. Tapi betul juga mengalir kepada kabupaten kota," kata Asep.

Menurut Asep, untuk menyelaraskan visi misi tersebut membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Perlu waktu membangun pola komunikasi, koordinasi, dan sinergi dengan kabupaten kota.

• Bandara Ngurah Rai Bali Terbakar, Begini Kondisinya Terkini

"Gubernur jangan merasa dirinya itu sudah aman dari sisi provinsi , tapi harus diuji lagi bagaimana desain tadi perencanaan tadi inline dengan kabupaten kota," kata dia.

Menurut Asep, untuk mensinergikan visi misi bersama kabupaten kota memang tidak mudah. Mengingat setiap daerah memiliki perencanaan, anggaran hingga SDM sendiri.

"Bagaimana bisa menyelaraskan itu. Nah itu tantangannya yang akan dihadapi oleh provinsi," katanya.

Asep menambahkan, mengenai hubungan eksekutif dengan legislatif, tidak akan terjadi dinamika. Asep mengatakan Pemerintah Provinsi Jabar tidak akan menemukan dinamika yang besar asalkan kebijakan yang dibuat benar-benar pro-rakyat dan konsisten meyakinkan DPRD Jabar bahwa segala program sesuai dengan RPJMD.

"Tidak perlu khawatir meskipun gubernur hanya didukung oleh tiga partai, Nasdem, PKB dan PPP. Karena Gerindra, PKS, PDIP itu tidak mendukung dia (di Pilgub Jabar 2018) tetapi bukan berarti itu menjadi ancaman terhadap posisi atau kebijakannya," katanya.

Kritik Pedas dari DPRD Jabar

DPRD Jawa Barat melontarkan kritik soal setahun kinerja Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum dalam memimpin Jawa Barat.

Salah satu catatannya, soal pengelolaan anggaran yang kurang maksimal.

Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Demokrat Asep Wahyuwijaya mengatakan, sebetulnya Ridwan-Uu memiliki dua kesempatan mengelola anggaran.

Yakni 30 persen sisa anggaran era Ahmad Heryawan di tahun 2018 dan 100 persen anggaran murni untuk tahun 2019.

Namun, sejauh ini Wahyu tak melihat bukti konkret dari visi misi Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul.

Bahkan, ia menilai keduanya terlalu sering gembar-gembor program. Program yang sejauh ini diluncurkan dinilai belum menyentuh aspek fundamental.

"Wujud legacy awal tidak terlihat. Dua kesempatan mengelola APBD 2018 dan APBD 2019 tidak dimanfaatkan untuk membuat akselerasi," ungkap Asep.

"Tapi kalau 2019 kan full kewenangannya, kalau jadinya (program) Bandros, Kolecer (perpustakaan) itu tidak sebanding sebagai sebuah ikon produk unggulan," ungkap Asep saat dihubungi, Kamis (5/9/2019).

Ia juga menyoroti sejumlah program unggulan yang tampak memukau, tapi kedodoran dalam eksekusi.

Seperti revitalisasi alun-alun di sejumlah daerah dan Sungai Kalimalang Bekasi.

"Pangandaran juga yang katanya mau dibikin kayak Hawaii baru fondasi, Kalimalang tidak jelas," kata dia.

"Kalau tahu Kalimalang itu bukan kewenangan provinsi kenapa sudah digadang-gadang di sosial media, pakai gambar segala. Jangankan dibangun, produk unggulan kini terbengkalai," lanjut Asep.

Bikin Polemik

Asep justru melihat performa kinerja setahun Ridwan Kamil dan Uu cenderung banyak memunculkan polemik seperti Taman Dilan, pemindahan pusat pemerintahan, hingga komunikasi dengan DPRD yang ia rasa tersumbat.

Ia mengatakan, urusan komunikasi dan koordinasi harusnya pada enam bulan pertama sudah tuntas.

Ini agar selanjutnya pemerintah dan DPRD bisa melakukan akselerasi program secara bersama dengan maksimal.

"Ini sudah satu tahun, dia menutupnya dengan polemik," jelas Asep.

Sementara itu anggota DPRD Jabar dari fraksi Partai Gerindra Daddy Rohanandi mengkritisi soal serapan anggaran yang masih minim serta proses lelang yang dikerjakan menjelang akhir tahun.

"Ini penyakit menahun, siklus seperti itu. Curva S disebutnya. Serapan itu selalu baik di ujung (akhir tahun). Salah satunya karena kontrak (lelang) yang bergeser harusnya Maret-April ini Juni atau Juli," ujarnya.

Menurut dia, hal itu sangat disayangkan mengingat Pemprov Jabar kerap meminta DPRD cepat dalam mengambil keputusan.

"Artinya ada banyak faktor. Kontrak mulai kapan, kenapa bisa terlambat, padahal dewan dikejar untuk ketok palu secepatnya. Itu pertanyaan buat kami. Soal tender, mundur alasannya termin, artinya berarti perencanaan kita tidak bagus," paparnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berkilah bahwa tolak ukur kinerjanya baru bisa dilihat pada akhir tahun di mana sejumlah proyek strategis dimulai.

Minta Dinilai Lewat Proyek Strategis

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menanggapi kritikan anggota DPRD Jabar terkait satu tahun memimpin Jawa Barat.

Menurut Ridwan Kamil, Ridwan Kamil banyak proyek yang dikerjakan masih berjalan hingga Desember 2019 sementara satu tahun pemerintahan dia memang di bulan September 2019.

“Jadi kalau menilai setahun saya melalui proyek strategis, agak kurang fair karena proyeknya lagi setengah matang,” katanya.

Emil meminta agar fair, penilaian kinerjanya dilihat setelah Desember karena program-program terutama fisik rata-rata sudah tereksekusi.

“Bukan di tengah jalan, makanya saya bilang kepemimpinan saya ini lebih fokus pada peletakan fondasi reformasi. Panennya belum terjadi tapi bercocok tanam dengan cara yang baik dan pilihan yang baik sudah dimulai,” tuturnya.

Menurutnya program seperti penataan alun-alun Majalengka, Cirebon dan kawasan pantai Pangandaran sudah konstruksi.

“Coba pertanyaan ini dimunculkan Januari 2020 saya bisa jawab dengan leluasa,” ujarnya.

Seperti diketahui, anggota DPRD Jabar dari Fraksi Demokrat Asep Wahyuwijaya mengatakan pihaknya belum melihat bukti hasil dari visi misi Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul selama menjabat setahun sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar. Padahal, katanya, gubernur yang akrab disapa Emil ini memiliki kesempatan mengelola dua kali anggaran.

“Wujud legacy awal belum terlihat. Dua kesempatan mengelola APBD 2018 dan APBD 2019 tidak dimanfaatkan untuk membuat akselerasi,” katanya saat dihubungi Jumat (6/9/2019).

Pihaknya memahami dalam APBD 2018 Emil hanya memiliki porsi 30 persen memasukkan visi dan misinya, mengingat pembahasan anggaran tersebut sudah berjalan di era Ahmad Heryawan.

“Tapi kalau 2019 kan full kewenanganya, kalau jadinya Bandros (bus wisata), Kolecer (perpustakaan) itu tidak sebanding sebagai sebuah icon produk unggulan,” katanya.

Menurutnya, kondisi ini berbanding terbalik dengan masalah banyaknya polemik yang muncul dari Emil sendiri. Asep menunjuk polemik pemindahan pusat pemerintahan Jawa Barat, isu pemekaran daerah, hingga komunikasi dengan DPRD.

“Urusan komunikasi dan koordinasi harusnya 6 bulan pertama sudah tuntas agar selanjutnya kita bisa melakukan akselerasi program secara bersama dengan maksimal. Ini sudah 1 tahun, dia menutupnya dengan polemik,” ujarnya.

Asep juga mengkritisi sejumlah program unggulan yang awalnya memukau namun kedodoran dalam eksekusi. Revitalisasi alun-alun di sejumlah daerah, pembenahan Kalimalang di Bekasi hingga penataan Pangandaran menurutnya menjadi contoh kegagalan eksekusi.

“Pangandaran yang katanya mau dibikin kayak Hawaii baru fondasi, Kalimalang tidak jelas. Kalau tahu (Kalimalang) itu bukan kewenangan provinsi di awal kenapa sudah digadang-gadang di sosial media, pakai gambar segala. Jangankan dibangun, produk unggulan kini terbengkalai,” katanya.

Asep mengatakan pencapaian satu tahun ini harus menjadi catatan penting bagi Emil, Uu, Dewan dan seluruh pihak. Asep menekankan, Emil dan jajarannya boleh saja membanggakan capaian program dan beralasan dengan mepetnya eksekusi anggaran.