Kisruh Harlah PMII Memanas, Ketum PB Dituding Kabur, Massa Maluku Mengamuk

Ringkasan Berita:

• Harlah ke-66 PMII di Jakarta memanas setelah massa kader Maluku menggelar aksi protes menuntut penegakan konstitusi organisasi dan penyelesaian SK kepengurusan.
• Ketua Umum PB PMII dikabarkan meninggalkan lokasi acara lewat pintu belakang saat aksi berlangsung, sehingga menuai kritik dan dianggap menghindari kader.
• Massa melanjutkan aksi ke Sekretariat PB PMII di Salemba, menyoroti kepemimpinan yang dinilai tidak tegas, terindikasi politis, dan belum memiliki pengesahan resmi.

TRIBUNCIREBON.COM– Perayaan Hari Lahir ke-66 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang digelar di kawasan RRI, Jakarta, Sabtu (25/4/2025) berlangsung dengan suasana yang memanas.

 Acara yang turut dihadiri oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus Ketua Majelis Badan Pembinaan (Mabinda) PMII, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, digeruduk oleh massa yang dipimpin langsung oleh Amar Lusubun.

Ia merupakan Ketua Umum Terpilih Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Maluku hasil Konfercab ke-VIII.

Baca juga: 445 Jemaah Haji Kuningan Resmi Dilepas, Bupati Dian Rachmat Yanuar: Kalian Tamu Allah!

 Aksi damai ini merupakan kelanjutan dari boikot yang sebelumnya telah disampaikan kepada jajaran Pengurus Besar (PB) PMII.

Tujuan utamanya adalah menuntut penyelesaian penerbitan Surat Keputusan yang dinilai bermasalah, serta meminta agar kedudukan dan kewenangan PKC PMII Maluku dikembalikan sebagaimana ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/RT) organisasi.
 
Dalam insiden tersebut, muncul informasi yang menjadi sorotan publik: Ketua Umum PB PMII, Muhammad Sofiullah Cokro, dikabarkan meninggalkan lokasi acara secara diam-diam melalui pintu belakang. Tindakan ini dinilai dilakukan untuk menghindari pertemuan dan komunikasi langsung dengan massa yang menyampaikan aspirasi.

Baca juga: 445 Jemaah Haji Kuningan Resmi Dilepas, Bupati Dian Rachmat Yanuar: Kalian Tamu Allah!

Sikap tersebut menuai kecaman keras, karena dianggap sebagai wujud kepemimpinan yang pengecut, tidak bertanggung jawab, dan berani berhadapan langsung dengan kader sendiri yang memiliki kepentingan organisasi.
 
Amar Lusubun menegaskan bahwa aksi yang dilakukan bukanlah tindakan yang tiba-tiba atau tanpa dasar. Menurutnya, tuntutan yang disampaikan merupakan hak konstitusional yang telah disampaikan berulang kali, namun justru diabaikan sepenuhnya oleh pimpinan pusat.
 
“Ketua Umum PB PMII telah mengkhianati amanat dan mengabaikan aturan main serta konstitusi yang selama ini kita jaga bersama sebagai kader organisasi besar ini. Kami menduga kuat bahwa pengabaian ini tidak dilakukan sendirian, melainkan didorong oleh sejumlah oknum di jajaran pengurus yang mengedepankan kepentingan politik kelompok, baik dari kalangan elit daerah maupun nasional. Ada tangan-tangan yang sengaja ingin memecah belah dan merusak citra organisasi demi kepentingan pribadi atau golongan di luar kepentingan kader,” tegas Amar.

Baca juga: 445 Jemaah Haji Kuningan Resmi Dilepas, Bupati Dian Rachmat Yanuar: Kalian Tamu Allah!

 Ia menambahkan, satu tuntutan utama yang harus segera dipenuhi adalah memulihkan kembali kewenangan dan kehormatan PKC PMII Maluku sesuai dengan aturan dasar organisasi yang berlaku.
 
Tidak berhenti di lokasi perayaan Harlah, massa kemudian melanjutkan aksinya menuju Sekretariat Pengurus Besar PMII di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Di lokasi tersebut, mereka melontarkan kritik tajam yang menyoroti tiga poin utama kegagalan kepemimpinan Muhammad Sofiullah Cokro:
 
Pertama, sebagai pemimpin tertinggi organisasi, seharusnya menjadi garda terdepan dalam menegakkan aturan dan konstitusi. Namun yang terjadi, ia justru dinilai memainkan aturan sesuai keinginannya sendiri, sebuah hal yang sangat ironis dan merusak fondasi demokrasi internal PMII.

Baca juga: 445 Jemaah Haji Kuningan Resmi Dilepas, Bupati Dian Rachmat Yanuar: Kalian Tamu Allah!

Kedua, adanya indikasi kuat bahwa kebijakan yang diambil dipengaruhi oleh kepentingan politik di luar organisasi. Hal ini membuktikan bahwa pimpinan pusat gagal menjaga kemandirian dan kemurnian organisasi dari campur tangan pihak eksternal, sehingga PMII berisiko dijadikan sebagai alat politik semata.
 
Ketiga, tindakan menghindar dan meninggalkan lokasi acara lewat pintu belakang mencerminkan kepemimpinan yang tidak berintegritas, takut menghadapi kebenaran, serta tidak mampu memberikan keteladanan moral yang baik bagi seluruh kader.
 
Amar juga menegaskan bahwa persoalan ini tidak hanya berhenti pada konflik kepengurusan di wilayah Maluku saja. Hingga saat ini, kepemimpinan Muhammad Sofiullah Cokro pun dinilai masih belum sah secara hukum, karena hingga kini belum mendapatkan pengesahan berupa Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Baca juga: 445 Jemaah Haji Kuningan Resmi Dilepas, Bupati Dian Rachmat Yanuar: Kalian Tamu Allah!

Jika persoalan ini tidak segera diselesaikan, maka legitimasi kepemimpinannya akan terus dipertanyakan dan digugat oleh kader di berbagai daerah, bahkan tidak menutup kemungkinan akan muncul tuntutan untuk menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Kongres Luar Biasa.
 
Hingga berita ini diturunkan, Muhammad Sofiullah Cokro beserta jajaran pengurus PB PMII belum memberikan tanggapan atau pernyataan resmi terkait tuduhan dan tuntut