Distribusi Barang ke Koperasi Merah Putih Belum Maksimal, DPRD Majalengka Panggil DK2UKM dan Bulog

Sementara itu, Kepala DK2UKM Majalengka, Arif Daryana menjelaskan bahwa pembentukan Koperasi Desa Merah Putih merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 dan diperkuat Inpres Nomor 17 terkait pembangunan fisik dan pergudangan koperasi.

“Pembentukan koperasi sudah tuntas. Saat ini masuk tahap pembangunan dan penguatan operasional. Peran kami adalah mengasistensi percepatan, termasuk menjembatani kerja sama dengan mitra bisnis, baik BUMN maupun swasta,” kata Arif.

Ia mengungkapkan, saat ini KDMP telah terbentuk di seluruh desa dan kelurahan di Majalengka dengan total 343 koperasi, meski pembangunan gerai dan fasilitas pendukung masih dilakukan secara bertahap.

Terkait sektor usaha, koperasi diarahkan untuk bergerak di berbagai bidang strategis, mulai dari pertanian, kesehatan, hingga distribusi kebutuhan pokok.

“Koperasi bisa mengelola pupuk, hasil pertanian, apotek, klinik desa, hingga distribusi dari Bulog dan Pertamina. Beberapa kerja sama sudah berjalan, meski baru di sejumlah desa,” ujarnya.

Komisi II DPRD Majalengka menegaskan akan kembali memanggil Bulog, Pertamina, dan mitra terkait guna memastikan kepastian kerja sama serta kejelasan model bisnis koperasi. 

"Pemanggilan dan koordinasi ini krusial agar Koperasi Desa Merah Putih tidak berhenti sebagai program administratif, melainkan benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi desa di Majalengka," pungkasnya.