Sidak Sejumlah Tempat Wisata, Komisi II DPRD Majalengka Minta Akses Jalan Diperluas

Ringkasan Berita:

• Komisi II DPRD Majalengka melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa objek wisata
• Komisi II DPRD Kabupaten Majalengka mengungkapkan persoalan akses jalan menuju sejumlah destinasi wisata unggulan di Kabupaten Majalengka
• Akses yang dinilai masih sempit dan kurang memadai dianggap berpotensi menghambat pertumbuhan kunjungan wisatawan sekaligus optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

 

Laporan Adim Mubaroq 

TRIBUNCIREBON.COM, MAJALENGKA- Komisi II DPRD Kabupaten Majalengka mengungkapkan persoalan akses jalan menuju sejumlah destinasi wisata unggulan di Kabupaten Majalengka. 

Akses yang dinilai masih sempit dan kurang memadai dianggap berpotensi menghambat pertumbuhan kunjungan wisatawan sekaligus optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal itu terkuak saat Komisi II DPRD Majalengka melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa objek wisata, Rabu (14/1/2026).

Baca juga: 5 Contoh Ceramah Tentang Isra Miraj 1447 H/2026, Singkat dan Penuh Makna

Tiga destinasi yang dikunjungi yakni wisata Paralayang di Desa Sidomukti, Kecamatan Majalengka; petilasan Prabu Siliwangi di Desa Pajajar, Kecamatan Rajagaluh; serta objek wisata Panyaweuyan di Kecamatan Argapura.

Rombongan Komisi II dipimpin Ketua Komisi II DPRD Majalengka, Dasim Raden Pamungkas, didampingi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka Rachmat Kartono, serta para camat setempat.

Dasim mengatakan, sidak dilakukan untuk melihat langsung kondisi riil destinasi wisata yang merupakan aset daerah sekaligus menyerap aspirasi para pengelola. 

Ia menegaskan, keberadaan infrastruktur dasar, terutama akses jalan, menjadi kunci utama pengembangan pariwisata.

“Keluhan yang kami terima hampir sama, yaitu akses jalan ke lokasi wisata yang masih kecil. Baik ke Paralayang, Panyaweuyan, maupun ke petilasan Prabu Siliwangi. Kalau aksesnya sulit, tentu ini akan menghambat wisatawan datang,” kata Dasim.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu memberi perhatian serius terhadap pelebaran dan peningkatan kualitas jalan menuju destinasi wisata yang telah menjalin kerja sama dengan pemda. Hal tersebut dinilai sejalan dengan target peningkatan PAD dari sektor pariwisata.

“Pada 2025, dari kerja sama pengelolaan pariwisata, daerah sudah mendapatkan sekitar Rp 300 juta. Ini harus terus didorong. Targetnya bukan hanya meningkatkan PDRB, tapi juga PAD yang nantinya bisa kembali lagi ke pembangunan daerah,” ujarnya.

Baca juga: Warga Desa Ampel Ditemukan Tak Bernyawa di Sungai Sindupraja Majalengka

Komisi II DPRD Majalengka, lanjut Dasim, berencana memanggil pengelola objek wisata, Dinas Pariwisata, serta camat terkait ke DPRD untuk membahas solusi konkret, termasuk skema penguatan infrastruktur dan pengelolaan destinasi ke depan.

Sementara itu, Rachmat Kartono menyambut positif langkah DPRD yang turun langsung ke lapangan.

 Menurutnya, sinergi antara legislatif dan eksekutif sangat dibutuhkan di tengah lonjakan kunjungan wisata.