Sidak Koperasi Desa Merah Putih, DPRD Majalengka Akan Panggil Distributor Gas dan Pupuk

Laporan Adim Mubaroq

TRIBUNCIREBON.COM, MAJALENGKA - Komisi II DPRD Kabupaten Majalengka melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke tiga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Selasa (13/1/2026). 

Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi desa yang dibentuk sejak pertengahan tahun lalu benar-benar berfungsi sebagai penopang distribusi kebutuhan pokok masyarakat.

Tiga koperasi yang menjadi sasaran kunjungan lapangan yakni KDMP Desa Bantarjati, Kecamatan Kertajati; KDMP Desa Buntu, Kecamatan Ligung; serta KDMP Desa Kasokandel, Kecamatan Kasokandel. 

Rombongan Komisi II dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Majalengka, Dasim Raden Pamungkas, didampingi Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UKM Kabupaten Majalengka Arif Daryana, serta para camat setempat.

Ketua Komisi II DPRD Majalengka Dasim Raden Pamungkas mengatakan, sidak dilakukan untuk melihat sejauh mana koperasi desa telah berjalan, baik dari sisi kelembagaan maupun aktivitas usaha.

“Kami ingin memastikan koperasi ini tidak hanya berdiri secara administratif, tetapi benar-benar beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Dasim.

Berdasarkan hasil peninjauan, Dasim menyebut secara umum ketiga KDMP telah mulai beraktivitas. Sinergi antara pengurus koperasi, pemerintah desa, dan kecamatan dinilai sudah berjalan cukup baik.

“Alhamdulillah, koperasi yang kami kunjungi sudah berjalan. Ini tentu perlu diapresiasi,” ujarnya.

Meski demikian, Komisi II menemukan persoalan krusial yang berpotensi menghambat keberlanjutan koperasi, terutama terkait distribusi barang bersubsidi. 

Dasim menilai pasokan dari sejumlah institusi seperti Bulog, Pupuk Indonesia, serta Pertamina, khususnya gas bersubsidi, belum berjalan optimal.

“Ini menjadi catatan penting. Baru beberapa koperasi saja distribusinya sudah tersendat, bagaimana nanti jika seluruh desa dan kelurahan menjalankan koperasi?” ujarnya.

Komisi II DPRD Majalengka berencana memanggil Bulog, Pupuk Indonesia, dan Pertamina untuk dimintai penjelasan. Selain itu, DPRD juga akan mengundang para ketua koperasi desa guna berdialog langsung terkait kendala distribusi di lapangan.

Dasim menegaskan, tujuan utama koperasi desa adalah memastikan barang bersubsidi dapat diakses masyarakat miskin dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

Menurutnya, koperasi memiliki posisi strategis untuk memotong rantai distribusi yang selama ini panjang dan rawan permainan harga.