Wacana Pilkada Lewat DPRD Mengemuka, PDIP dan Golkar Majalengka Sampaikan Sikap

Namun demikian, Wakil Ketua DPRD Majalengka ini menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan DPR RI melalui mekanisme perubahan Undang-Undang Pilkada yang saat ini masih berproses.

"Kami di daerah hanya bisa menunggu. Perubahan sistem hanya bisa dilakukan melalui revisi UU Pilkada, dan jika itu sudah diputuskan, maka sifatnya mengikat," kata Asep.

Pria yang akrab disapa Jipep ini meyakini bahwa wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD lahir dari kajian yang sangat mendalam, meskipun berpotensi memunculkan polemik di tengah masyarakat.

Baca juga: UPDATE Harga Emas Antam Hari Ini 4 Januari 2026 di Cirebon Raya, Pegadaian Turun dan LM Stabil

"Pasti sistem apapun itu, ada sisi baik dan kekurangannya. Tapi saya yakin ini lahir dari kajian yang sangat-sangat komprehensif, baik dari aspek efisiensi anggaran, demokrasi, maupun kepentingan politik," ujarnya.

Asep juga menyoroti potensi positif lain dari Pilkada melalui DPRD, khususnya dalam menjaga dinamika politik dan memperkuat fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif.

"Salah satu sisi baiknya, kepala daerah dan koalisi pengusung akan lebih berhati-hati dalam merumuskan kebijakan. Di DPRD akan ada fraksi yang benar-benar menjadi oposisi dan melakukan koreksi," jelasnya.

Baca juga: Jadwal Lengkap Lokasi SIM Keliling Cirebon Besok 5 Januari 2026, Siapkan Persyaratan Ini

Ia membandingkan dengan kondisi Pilkada langsung saat ini, di mana setelah kontestasi selesai, lawan politik kerap segera bergabung ke dalam barisan kekuasaan.

"Kalau sudah seperti itu, dinamika politik menjadi tidak sehat. Yang seharusnya menjadi korektor justru berubah menjadi kolektor," pungkas Asep.