Wacana Pilkada Lewat DPRD Mengemuka, PDIP dan Golkar Majalengka Sampaikan Sikap

Ringkasan Berita:1. Wacana Pilkada melalui DPRD kembali mencuat dan mendapat tanggapan dari pimpinan partai di Majalengka. 

2. PDIP menilai perubahan sistem harus dikaji secara matang karena baik Pilkada langsung maupun tidak langsung sama-sama memiliki konsekuensi politik.

3. Ketua DPC PDIP Majalengka Karna Sobahi menilai Pilkada langsung penting untuk partisipasi dan pendidikan politik rakyat meski membutuhkan biaya besar.

Laporan Kontributor Adim Mubaroq 

TRIBUNCIREBON.COM, MAJALENGKA- Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali menguat di ruang publik nasional seiring pernyataan sejumlah elit Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik. Isu tersebut pun mendapat perhatian serius dari para pimpinan partai di daerah, termasuk di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka,Karna Sobahi menilai, baik sistem pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung melalui DPRD sama-sama memiliki konsekuensi politik yang tidak sederhana.

Mantan Bupati Majalengka periode 2018–2024 itu menegaskan bahwa wacana perubahan sistem Pilkada harus disikapi secara hati-hati melalui kajian yang komprehensif dan objektif, dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing mekanisme.

Baca juga: UPDATE Harga Emas Antam Hari Ini 4 Januari 2026 di Cirebon Raya, Pegadaian Turun dan LM Stabil

Menurut Karna, Pilkada langsung memiliki nilai penting dalam mendorong partisipasi rakyat serta menjadi sarana pendidikan politik bagi masyarakat. Melalui proses tersebut, rakyat belajar menyikapi perbedaan pilihan, memahami karakter calon pemimpinnya, hingga mengalami pendewasaan dalam berdemokrasi.

"Konsekuensinya tentu pada mobilisasi tenaga dan ongkos politik yang sangat besar," ujar mantan Wakil Bupati Majalengka dua periode ini saat diminta tanggapannya melalui pesan singkatnya, Minggu (3/4/2025). 

Di sisi lain, Karna juga mengakui, Pilkada tidak langsung melalui DPRD kerap dinilai lebih sederhana, efisien, serta minim konflik horizontal. Meski demikian, sistem tersebut tetap menyimpan catatan penting yang tidak bisa diabaikan.

Baca juga: Jadwal Lengkap Lokasi SIM Keliling di Indramayu Besok 5 Januari 2026, Jangan Lupa Bawa Berkas Ini

"Tentu minusnya, rakyat kehilangan peran partisipatif secara langsung dalam menentukan pemimpinnya. Kondisi ini tidak bisa diabaikan," katanya.

Karna menegaskan, apa pun sistem yang nantinya dipilih oleh negara, orientasi utamanya harus tetap berpihak pada kepentingan rakyat. Namun pada prinsipnya, menurut dia, masyarakat tidak terlalu mempermasalahkan sistem yang digunakan.

"Yang dibutuhkan rakyat itu, pemimpin yang mampu melayani, melindungi, dan menyejahterakan rakyat, lahir dan batin," ucapnya.

Baca juga: UPDATE Harga Emas Antam Hari Ini 4 Januari 2026 di Cirebon Raya, Pegadaian Turun dan LM Stabil

Golkar: Jika Diputus UU, Maka Mengikat

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Majalengka, Asep Eka Mulyana, menyampaikan pandangan berbeda. Ia menyatakan bahwa Partai Golkar pada prinsipnya tidak memiliki alasan untuk menolak gagasan pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Menurut Asep, wacana tersebut berasal dari Ketua Umum Partai Golkar dan telah memperoleh sinyal persetujuan dari pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto.

"Di tingkat pusat, Gerindra dan PAN juga sudah menyatakan setuju, kami di daerah jelas mengikuti arahan dari pengurus pusat," ujarnya.

Baca juga: Jadwal Lengkap Lokasi SIM Keliling di Indramayu Besok 5 Januari 2026, Jangan Lupa Bawa Berkas Ini