Pemkab Majalengka Disarankan Lakukan WFH, Ini Kata Sekda

Laporan Adim Mubaroq 

TRIBUNCIREBON.COM, MAJALENGKA - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Majalengka, Aeron Randi menanggapi wacana penerapan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana didorong oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi kepada sejumlah daerah termasuk Majalengka. 

Aeron mengungkapkan, wacana WFH sebenarnya bukan hal baru bagi Pemkab Majalengka.

Sebelumnya, kebijakan serupa sempat menjadi pembahasan internal pemerintah daerah beberapa bulan lalu.

Namun, kala itu Bupati Majalengka Eman Suherman memberikan arahan untuk tidak menerapkan WFH dengan mempertimbangkan aspek birokrasi dan kondisi geografis wilayah Majalengka.

“Dulu pernah diwacanakan hal tersebut beberapa bulan yang lalu, namun Pak Bupati memberikan arahan dengan mempertimbangkan aspek birokrasi dan geografis, sementara Majalengka tidak WFH,” kata Aeron saat dihubungi, Rabu (5/11/2025).

Meski demikian, Aeron menilai kebijakan WFH perlu kembali dikaji menyesuaikan kondisi terkini. 

Ia menyebutkan, pemerintah daerah akan mempelajari lebih dalam kemungkinan penerapan WFH dengan mempertimbangkan efektivitas kerja dan pelayanan publik.

“Untuk menjawab bagaimana dengan kondisi sekarang, sepertinya perlu dimintakan petunjuk sekaligus dikaji secara komprehensif dari kami,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendorong seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat agar ikut melaksanakan WFH bagi ASN di daerah masing-masing. 

Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah efisiensi anggaran daerah, terutama di wilayah yang menghadapi tekanan fiskal.

“Bekerja dari rumah menjadi salah satu cara efisiensi anggaran dengan menekan biaya penggunaan air, listrik, dan alat tulis kantor (ATK), terutama bagi daerah yang kesulitan fiskal,” kata Dedi di Bandung, Senin (3/11/2025).

Dedi juga mencontohkan bahwa tidak semua daerah wajib menerapkan kebijakan tersebut. 

Ia menilai, daerah seperti Kabupaten Bogor masih memiliki kekuatan APBD yang cukup, sedangkan wilayah seperti Kuningan, Purwakarta, Subang, Pangandaran, dan Majalengka perlu mempertimbangkan WFH untuk mengurangi beban anggaran.

“Kayaknya Kabupaten Bogor tidak, masih cukup APBD-nya. Tapi kayak Kuningan, Purwakarta, Subang, Pangandaran, Majalengka, ya itu harus WFH, kalau tidak beban anggarannya berat. Provinsi saja WFH,” ujar Dedi.

Di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, WFH rencananya akan diterapkan satu hari dalam seminggu, dimulai pada Kamis pekan ini.

Dedi menambahkan, kehadiran ASN di kantor berdampak langsung pada peningkatan penggunaan sumber daya dan biaya operasional.

Baca juga: Gubernur Dedi Mulyadi Dorong Kabupaten/Kota Terapkan WFH Bagi ASN Untuk Efisiensi Anggaran