Kota Cirebon Dilema Kenaikan PBB, Dua Paslon Siap Revisi Perda

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto 

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Cirebon masih menjadi persoalan yang meresahkan masyarakat.

Di tengah masa pencalonan kepala daerah yang telah memasuki jelang tahap penetapan pasangan calon (paslon), Paguyuban Warga Pelangi Cirebon mengadakan forum diskusi dengan mengangkat tema "Membedah Pola Pandang Kota Cirebon bagi Paslon pada Saat Memimpin Kota".

Diskusi yang digelar pada Kamis (19/9/2024) malam di salah satu hotel di Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, ini mengundang tiga paslon wali kota dan wakil wali kota.

Pasangan Eti Herawati-Suhendrik serta Dani Mardani-Fitria Pamungkaswati hadir dalam forum tersebut.

Namun, paslon Effendi Edo-Siti Farida Rosmawati tidak tampak.

Kedua paslon yang hadir memberikan tanggapan terkait isu Judicial Review (JR) terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi yang diajukan ke Mahkamah Agung (MA).

Koordinator acara, Hendrawan menegaskan, pentingnya diskusi tersebut bagi masyarakat untuk mengetahui visi para calon pemimpin terkait kebijakan yang mempengaruhi kenaikan PBB.

"Ya, tujuan digelarnya diskusi ini adalah untuk mengetahui cara pandang para paslon dalam menyikapi tuntutan Judicial Review (JR) kita terhadap perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi, jika mereka terpilih menjadi wali kota atau wakil wali kota," ujar Hendrawan saat diwawancarai selepas kegiatan, Kamis (19/9/2024) malam.

Ia juga menambahkan, bahwa fokus diskusi ini adalah mencari solusi agar PBB tidak lagi mengalami kenaikan yang signifikan.

"Paguyuban kita hanya fokus menyikapi PBB, bagaimana agar tidak naik seperti sekarang ini," ucapnya.

Hendrawan juga menyebutkan, bahwa mereka telah memberikan panggung gratis kepada para paslon untuk menyampaikan visi-misinya, namun paslon Effendi Edo-Siti Farida Rosmawati tidak hadir.

"Kita tidak ingin suudzon, tapi kita juga gak tahu alasannya. Yang penting, undangan sudah disampaikan," ujar dia.

Dalam forum tersebut, Dani Mardani memberikan tanggapannya terkait JR Perda Nomor 1 Tahun 2024.

Ia menyatakan siap menunggu hasil JR dari MA dan berjanji untuk meninjau ulang perda tersebut jika putusan MA tidak sesuai harapan masyarakat.