Pemprov Jabar Siapkan Langkah Antisipasi Untuk Hadapi Musim Kemarau Panjang

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan sejumlah langkah antisipasi menghadapi potensi musim kemarau panjang 2026
• Musim kemarau panjang yang diperkirakan dapat memicu kekeringan, penurunan produksi pangan, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla)

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG- Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan sejumlah langkah antisipasi menghadapi potensi musim kemarau panjang 2026 yang diperkirakan dapat memicu kekeringan, penurunan produksi pangan, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, mengatakan El Nino merupakan fenomena pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang berdampak pada menurunnya curah hujan, serta meningkatnya suhu udara di berbagai wilayah, termasuk Indonesia.

Dalam kondisi yang lebih ekstrim, fenomena ini berpotensi memicu kekeringan berkepanjangan, sehingga diperlukan  kesiapsiagaan agar dampaknya dapat diminimalisir.

Dikatakan Herman, dampak yang berpotensi timbul meliputi meningkatnya risiko kekeringan di wilayah dengan keterbatasan sumber air, penurunan ketersediaan air bersih, potensi penurunan hasil pertanian yang berdampak pada ketahanan pangan, serta meningkatnya risiko karhutla, akibat kondisi cuaca kering dan suhu tinggi.

Baca juga: Majalengka dan Kuningan Masuk Daerah Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan di Musim Kemarau Tahun Ini

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata Herman, telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menghadapi kondisi tersebut, meliputi pemetaan wilayah rawan kekeringan, penyiapan logistik air bersih, serta penguatan koordinasi dengan BMKG, PDAM, BPBD kabupaten/kota, dan instansi terkait lainnya.

“Pemprov Jabar juga telah melaksanakan rapat koordinasi kesiapsiagaan kekeringan bersama BPBD kabupaten/kota pada 8 Mei 2026,” ujar Herman, Sabtu (6/6/2026).

Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk menyiapkan personel, peralatan, serta langkah mitigasi dalam menghadapi potensi krisis air bersih dan karhutla.

Sistem monitoring, peringatan dini, dan edukasi kepada masyarakat juga diperkuat melalui media sosial maupun sosialisasi langsung.

“Akan segera menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Siaga Kekeringan dan kepgub Posko Siaga Kekeringan,” katanya. 

Menurutnya, status darurat dapat ditetapkan apabila dampak kekeringan meluas dan mengganggu kehidupan masyarakat berdasarkan kajian teknis serta rekomendasi BPBD.

Saat ini, kata Herman, sejumlah strategi mitigasi juga disiapkan, di antaranya konservasi sumber daya air, optimalisasi embung dan waduk, serta penguatan distribusi bantuan air bersih ke wilayah terdampak.

“Edukasi kepada masyarakat juga terus dilakukan, untuk menggunakan air secara hemat dan bijak, sebagai bagian penting dalam upaya pengurangan dampak kekeringan,” ucapnya. 

Baca juga: BMKG Prediksi Puncak Kemarau di Jabar Terjadi Agustus 2026, Waspada Penurunan Curah Hujan

Belajar dari El Nino 2023, kata Herman, dampak kekeringan akibat El Nino tercatat terjadi di 258 kecamatan dan 727 desa/kelurahan di Jawa Barat, dengan lebih dari 1,09 juta jiwa atau sekitar 320 ribu kepala keluarga terdampak.

Wilayah paling terdampak meliputi Kabupaten Bogor (201 desa/kelurahan), Kabupaten Bandung (85 desa/kelurahan), dan Kabupaten Ciamis (57 desa/kelurahan).