DPMD Indramayu Dorong BUMDes Garap Sektor Usaha Pariwisata, Ini Tujuannya
DPMD Kabupaten Indramayu mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menggarap sektor usaha pariwisata.
Penulis: Ahmad Imam Baehaqi | Editor: Mutiara Suci Erlanti
Ringkasan Berita:
- DPMD Kabupaten Indramayu mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menggarap sektor usaha pariwisata
- Pariwisata merupakan sektor usaha yang sangat potensial untuk mendongkrak Pendapatan Asli Desa (PADes)
- Sejumlah BUMDes di Kabupaten Indramayu mulai mengembangkan sektor usahanya hingga ke pariwisata
Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi
TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Indramayu mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menggarap sektor usaha pariwisata.
Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Indramayu, Adang Kusumah Dewantara, mengatakan, pariwisata merupakan sektor usaha yang sangat potensial untuk mendongkrak Pendapatan Asli Desa (PADes).
Saat ini, menurut dia, sejumlah BUMDes di Kabupaten Indramayu mulai mengembangkan sektor usahanya hingga ke pariwisata, sehingga tidak melulu mengandalkan pertanian, peternakan, sewa kios, dan lainnya.
Baca juga: Ratusan BUMDes Belum Berbadan Hukum, DPMD Indramayu Angkat Bicara
"Ada (BUMDes) yang merambah sektor wisata ini artinya bagus, karena pengelolaan BUMDes sudah berkembang ke arah yang lebih modern dan produktif," ujar Adang Kusumah Dewantara saat ditemui di DPMD Kabupaten Indramayu, Jalan Gatot Subroto, Kecamatan/Kabupaten Indramayu, Kamis (11/6/2026).
Namun, pihaknya mengingatkan, pengembangan sektor usaha pariwisata tidak bisa instan atau asal-asalan, meski mendorong BUMDes untuk menggarapnya demi menggenjot PADes.
Ia mengatakan, sektor usaha pariwisata membutuhkan modal awal yang tidak sedikit, dan aspek perencanaan tata kelola di tingkat internal desa menjadi instrumen penentu yang sangat krusial.
Baca juga: Keren! TPS 3R Ciawigajah Cirebon Sulap 12 Ton Sampah per Hari Jadi Sumber Penghasilan Warga
Karenanya, pemerintah desa, BPD, dan pengurus BUMDes harus membahas serta menjabarkannya secara rinci dalam musyawarah desa (musdes) sebelum menggarap usaha di sektor apapun.
"Bahkan, proposal RAB (rencana anggaran biaya) terkait sektor usaha yang akan digarap BUMDes juga harus disampaikan secara lengkap dan transparan dalam musdes," kata Adang Kusumah Dewantara.
Ia mengatakan, sejauh ini rata-rata BUMDes di Kabupaten Indramayu menggarap sektor usaha pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, sewa kios, hingga lainnya.
Adang menyampaikan, DPMD Kabupaten Indramayu juga akan berkoordinasi lintas sektoral untuk menyusun program pembinaan rutin BUMDes, termasuk monitoring dan evaluasi (monev) bidang usaha yang dijalankan.
"Langkah ini untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan bidang usaha BUMDes, sehingga berkembang pesat, dan berdampak positif dalam mendongktak PADes serta perekonomian desa," kata Adang Kusumah Dewantara.
| Ratusan BUMDes Belum Berbadan Hukum, DPMD Indramayu Angkat Bicara |
|
|---|
| Disorot Warga, Kuwu Beringin Cirebon Jelaskan Alasan Program BUMDes Domba Belum Berjalan |
|
|---|
| Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu Dorong Penguatan BUMDes Bulak Lor, Ini Tujuannya |
|
|---|
| Dosen Polindra Dampingi BUMDes Segeran Manfaatkan Teknologi Digital untuk Perluas Pemasaran |
|
|---|
| Pj Bupati Majalengka Siap Beri Rekomendasi Kemitraan BUMDes dan BGN Bangun Dapur Sehat MBG |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/cirebon/foto/bank/originals/Kantor-Dinas-Pemberdayaan-Masyarakat-dan-Desa-DPMD-Indramayu1192023.jpg)