Pemeliharaan Gedung Setda, Pemkot Cirebon Relokasi Pegawai Setelah Lebaran 2026

Ringkasan Berita:

• Dinding Gedung Setda Kota Cirebon retak, plafon yang tampak menganga hingga lantai yang tak lagi rata
• Gedung Setda Kota Cirebon semakin mengkhawatirkan, Pemkot Cirebon mengambil langkah besar, yakni bakal mengungsikan 170 pegawai ke sebuah mal mulai Maret 2026

 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON- Retakan yang merayap di dinding, plafon yang tampak menganga, hingga lantai yang tak lagi rata bukan lagi pemandangan asing di Gedung Setda Kota Cirebon.

Tempat yang semula dibangun untuk menjadi pusat pelayanan pemerintahan itu kini justru menyimpan potret paling telanjang dari buruknya pengelolaan proyek publik.

Akibat kondisi yang semakin mengkhawatirkan, Pemkot Cirebon akhirnya mengambil langkah besar, yakni bakal mengungsikan 170 pegawai ke sebuah mal mulai Maret 2026.

Sebuah keputusan yang jarang terjadi bahkan terdengar janggal, tetapi tak dapat dihindari demi keselamatan ASN.

Baca juga: Wakil Bupati Cirebon Ungkap Jurus Baru Untuk Atasi Banjir di Waled

Asisten Administrasi Umum Pemkot Cirebon, Arif Kurniawan mengatakan, relokasi sudah masuk agenda resmi pemerintah daerah.

“Awal pindah setelah Lebaran. Ada sekitar 170 pegawai yang direlokasi menjelang pemeliharaan gedung Setda,” ujar Arif, Jumat (21/11/2025).

Arif menegaskan, relokasi bukan keputusan mendadak, melainkan bagian dari skema penyelamatan gedung.

“Anggarannya sudah ada. Kita siapkan untuk listrik, wifi, sampai penyekatan ruang di Grage (City Mal). Tidak bayar sewa,” ucapnya.

Perbaikan besar ini ditopang dana Bantuan Gubernur Rp 15 miliar, ditambah Rp 500 juta untuk penyusunan Detail Engineering Design (DED).

Pemkot bekerja sama dengan Politeknik Negeri Bandung (Polban) untuk menghitung ulang struktur bangunan.

“Rapat sudah dilakukan, Polban setuju. Januari–Februari penyusunan DED, Maret kelar. Setelah itu masuk pekerjaan fisik,” jelas dia.

Jika tidak ada hambatan, pembangunan gedung Setda diproyeksikan mulai Mei 2026 melalui APBD Parsial.

Pemilihan penyedia jasa akan diatur ketat agar kesalahan masa lalu tak lagi terulang.

Baca juga: Persib Tumbangkan Dewa United, Bojan Hodak Sebut Maung Seharusnya Bisa Cetak Gol Lebih Banyak