Persiapan Bangun Sekolah Rakyat, Pemkab Cirebon Ungkap 'Model Murni’ yang Jarang Dipakai Daerah Lain

Ringkasan Berita:

• Pemkab Cirebon tengah mematangkan berbagai persiapan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Kaliwadas
• Program ini bukan hanya proyek pembangunan fisik, tetapi langkah strategis daerah dalam memperluas akses pendidikan gratis bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrem

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon tengah mematangkan berbagai persiapan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Kaliwadas.

Program ini bukan hanya proyek pembangunan fisik, tetapi langkah strategis daerah dalam memperluas akses pendidikan gratis bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman mengatakan, pembangunan Sekolah Rakyat merupakan implementasi langsung dari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Baca juga: 20 Persen Warga Cirebon Sudah Diperiksa, Bupati Imron Ungkap Dampak Program Cek Kesehatan Gratis

"Program ini menjadi langkah strategis daerah dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem,” ujar Agus saat berbincang dengan media, Kamis (20/11/2025).

Ia menjelaskan, pemerintah daerah saat ini sedang mematangkan seluruh persiapan teknis dan administrasi agar pembangunan berjalan sesuai target.

“Kami mematangkan seluruh persiapan, mulai dari lahan, dokumen lingkungan, hingga perizinan,” ucapnya.

Agus menegaskan bahwa Sekolah Rakyat di Kabupaten Cirebon menggunakan model murni yang jarang diterapkan daerah lain.

Model ini berarti sekolah dibangun dari nol di atas lahan kosong milik pemerintah daerah, bukan memanfaatkan bangunan lama atau melakukan revitalisasi.

“Sekolah ini nantinya menjadi wadah pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin."

"Model murni dipilih agar pembangunan bisa dilakukan secara terencana dan berkelanjutan,” jelas dia.

Menurut Agus, pemilihan model tersebut memungkinkan pemerintah memastikan seluruh elemen pendukung, mulai lokasi hingga desain bangunan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan jangka panjang.

“Kami telah menyiapkan lahan dan berkoordinasi lintas perangkat daerah untuk memastikan semua aspek siap,” katanya.

Baca juga: Banjir dan Lumpur Tak Jadi Halangan, Guru dan Murid SDN 1 Gunung Sari Sambut Mobil Pengantar MBG

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon, Hafidz Iswahyudi mengungkapkan, lahan seluas 5,7 hektare sudah disiapkan dan dipastikan tidak bermasalah secara hukum.